BERITAPERS.COM, BULUKUMBA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bulukumba menggelar sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Kontingensi (RenKon) Bencana Banjir periode 2026–2029, Rabu–Kamis, 21–22 Oktober 2026, di Kantor BPBD Bulukumba.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, BAZNAS, Palang Merah Indonesia (PMI), unsur potensi pencarian dan pertolongan (SAR), serta para camat se-Kabupaten Bulukumba.
Lokakarya ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana banjir di wilayah tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Bulukumba, Andi Hasbullah, mengatakan berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Bulukumba 2026–2029, banjir merupakan salah satu dari 10 ancaman bencana yang teridentifikasi di daerah itu.
Menurutnya, potensi risiko banjir dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah tersebar di sembilan dari 10 kecamatan, yakni Ujung Loe, Ujung Bulu, Gantarang, Kajang, Herlang, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Bulukumpa, dan Rilau Ale.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
“Penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Banjir 2026–2029 menjadi langkah penting untuk memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor, baik pemerintah, potensi SAR, maupun organisasi nonpemerintah,” ujarnya dalam sambutan.
Andi Hasbullah menjelaskan, dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama dalam mengantisipasi dan merespons kemungkinan terjadinya banjir, terutama di tengah potensi cuaca ekstrem setelah periode kekeringan akibat El Niño yang melanda berbagai wilayah di Indonesia.
Ia juga mengapresiasi dukungan TNI-Polri, Basarnas, OPD terkait, BAZNAS, PMI, unsur SAR, komunitas masyarakat, dan relawan yang selama ini berkolaborasi dalam penanggulangan bencana.
Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk menghadapi berbagai situasi kebencanaan, mulai dari banjir yang berpotensi terjadi setiap tahun hingga kekeringan berkepanjangan yang saat ini masih menjadi tantangan.
Dalam sesi diskusi kelompok terarah, Ketua BAZNAS Kabupaten Bulukumba, H. Kamaruddin, S.Pd., M.M., menyampaikan bahwa Rencana Kontingensi Banjir merupakan bagian penting dari upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir.
Ia menegaskan, BAZNAS Bulukumba berkomitmen mendukung pemerintah daerah dan unsur potensi SAR dalam merespons kebutuhan masyarakat apabila bencana terjadi, khususnya melalui bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak.
“Dukungan BAZNAS dalam penanggulangan bencana, khususnya pada fase siaga dan tanggap darurat, difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, baik berupa bantuan pangan maupun nonpangan. Dukungan tersebut bukan ditujukan pada pembangunan infrastruktur, melainkan pada kebutuhan dasar yang diperlukan untuk membantu masyarakat menghadapi situasi darurat,” jelasnya.
Pemaparan hasil kajian Rencana Kontingensi Banjir dan pelaksanaan diskusi kelompok dalam lokakarya tersebut difasilitasi oleh Leonardy Sambo, praktisi kebencanaan sekaligus tenaga ahli BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Melalui kegiatan ini, BPBD Bulukumba berharap terbangun kesepahaman, koordinasi, dan kolaborasi yang lebih kuat di antara seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, dokumen Rencana Kontingensi Banjir 2026–2029 dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat respons penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bulukumba.
RR
