BERITAPERS || Maros, Jumat 27 Maret 2026 – Ketua Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara. RI ( Lidik Pro ) Maros, Ismar, SH, menyampaikan kritik keras terkait munculnya kembali isu dugaan keterkaitan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung dengan kasus lama di Filipina serta dugaan keterlibatan dalam proyek e-KTP. Menurutnya, aparat penegak hukum harus bersikap tegas dan transparan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ismar menegaskan bahwa lembaga negara seperti BNPT dan Densus 88 seharusnya segera memberikan klarifikasi resmi terhadap isu yang beredar agar publik tidak terus berspekulasi.
“Pejabat publik harus bersih dari segala dugaan. Jika memang tidak terlibat, maka aparat penegak hukum harus segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan,” tegas Ismar.
Ia mengatakan bahwa kasus lama di Filipina maupun dugaan aliran dana e-KTP memang belum pernah membuktikan adanya keterlibatan secara hukum, namun negara tetap harus hadir memberikan kepastian informasi.
Menurut Ismar, kejelasan hukum sangat penting karena posisi Wakil Ketua DPD RI merupakan jabatan strategis yang menyangkut kepercayaan rakyat.
“Kami dari Lidik Pro Maros meminta BNPT, Densus 88, dan aparat penegak hukum terkait untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Jangan sampai masyarakat merasa ada pembiaran atau ketidakjelasan dalam penegakan hukum,” ujarnya.
Ismar juga menekankan bahwa kritik yang disampaikan bukan bentuk tuduhan, melainkan dorongan agar penegakan hukum berjalan transparan dan profesional.
“Ini bukan tuduhan, tetapi bentuk kontrol sosial. Lidik Pro Maros hanya meminta kejelasan dan transparansi agar masyarakat tidak was-was terhadap pejabat publik yang memegang jabatan tinggi di negara,” tambahnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Lidik Pro Maros akan terus mengawal isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan penegakan hukum.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
“Kami akan terus mengawal setiap isu yang menyangkut kepentingan publik. Prinsip kami jelas, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu,” tutup Ismar.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai desakan tersebut. (**)
