BERITAPERS || PALOPO, SULSEL— Seorang wartawan media daring Linteranews.com, Fredi, diduga mengalami intimidasi dan kekerasan fisik saat menjalankan tugas jurnalistik di salah satu SPBU di Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
Peristiwa tersebut terjadi saat Fredi meliput antrean kendaraan yang mengisi BBM subsidi di SPBU Padang Alipan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Kamis (24/9/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Fredi saat itu sedang mengambil gambar antrean kendaraan di area SPBU. Aktivitas tersebut kemudian berlanjut dengan adanya pemanggilan terhadap dirinya ke sebuah warung yang berada di sekitar lokasi.
Situasi disebut kemudian memanas. Korban diduga mendapat teguran bernada pengusiran dari seseorang yang diduga berkaitan dengan aktivitas pelangsiran BBM subsidi.
Tidak lama kemudian, sekitar 10 orang disebut mendatangi lokasi dan mengepung korban. Saat masih berada di atas sepeda motor, Fredi diduga mendapat tendangan dari arah belakang.
Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan dugaan kekerasan itu ke Polres Palopo. Laporan tersebut disebut telah diterima dan saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian.
Dugaan kekerasan terhadap wartawan tersebut mendapat perhatian dari Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Wilayah Luwu Raya.
Ketua KJI Luwu Raya, Patmin Andi Rasyid, mengecam segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
“Ketika satu wartawan diserang saat menjalankan tugasnya, maka yang terluka bukan hanya individu, tetapi juga hak publik untuk memperoleh informasi,” tegas Patmin.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keselamatan seorang wartawan, tetapi juga menyangkut pelaksanaan kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.
KJI Luwu Raya juga menilai peliputan mengenai antrean dan distribusi BBM subsidi memiliki kepentingan publik.
Antrean panjang di SPBU, menurut KJI, merupakan fenomena yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta distribusi barang bersubsidi yang menggunakan anggaran negara.
Karena itu, wartawan memiliki kepentingan jurnalistik untuk mengumpulkan informasi dan mendokumentasikan situasi di lapangan sepanjang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
KJI Luwu Raya meminta aparat kepolisian mengusut secara menyeluruh dugaan kekerasan tersebut, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Kami meminta proses hukum dilakukan secara transparan dan profesional. Jika benar terjadi kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, maka harus ada penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Patmin.
Selain meminta pengusutan dugaan kekerasan, KJI Luwu Raya juga mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut.
Langkah itu dinilai penting agar distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan yang merugikan masyarakat maupun pihak lain.
KJI juga mengingatkan bahwa kerja jurnalistik memiliki perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk dalam menjalankan fungsi mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
Hingga Sabtu (26/9/2026), proses penyelidikan atas laporan yang diajukan Fredi disebut masih berlangsung di Polres Palopo.
KJI Luwu Raya berharap proses hukum dapat berjalan secara objektif dan memberikan kepastian terhadap perkara tersebut, sekaligus memastikan keamanan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan. (*)










