BERITAPERS || PAREPARE – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, secara resmi mengukuhkan 22 Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se-Kota Parepare dalam sebuah kegiatan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Selasa (9/6/2026)
Dalam sambutannya, Wali Kota Tasming Hamid menegaskan bahwa pengukuhan Ketua LPMK bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kota Parepare dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan LPMK memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah kelurahan dan LPMK harus terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Pengukuhan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah langkah nyata dalam rangka memperkuat kelembagaan dan koordinasi kita di tingkat kelurahan. Tujuannya satu, yaitu terwujudnya tata kelola kelurahan yang baik untuk mewujudkan Parepare yang terbaik, sejahtera, dan maju,” ujar Tasming Hamid.
Pada kesempatan tersebut, Tasming secara khusus menekankan posisi LPMK dalam struktur pemerintahan kelurahan. Ia menegaskan bahwa LPMK bukanlah bawahan pemerintah kelurahan, melainkan mitra strategis yang memiliki kedudukan sejajar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat masyarakat.
“Saya tegaskan, LPMK harus memperkuat posisi sebagai mitra kelurahan. Ingat, mitra sejajar dengan kelurahan, bukan bawahan kelurahan. Kalau mitra, maka sinergitas harus berjalan dengan baik. Tidak boleh ada ego sektoral. Lurah membutuhkan LPMK, dan LPMK juga membutuhkan lurah,” tegasnya.
Wali Kota juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara seluruh elemen masyarakat, termasuk LPMK sebagai representasi warga di tingkat kelurahan.
Karena itu, ia meminta para Ketua LPMK yang baru dikukuhkan untuk aktif membangun komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan pemerintah kelurahan. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan hendaknya melibatkan semua pihak agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Libatkan lurah dalam setiap perencanaan. Dukung program-program kelurahan, dan pastikan pula pemerintah kelurahan memberikan dukungan terhadap aspirasi masyarakat yang dibawa oleh LPMK. Dengan komunikasi yang baik, seluruh persoalan di tengah masyarakat akan lebih mudah diselesaikan,” pesannya.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Lebih lanjut, Tasming berharap para pengurus LPMK dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat serta menjadi jembatan antara warga dan pemerintah. Ia menilai keberadaan LPMK sangat penting dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus membantu pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang ada di lingkungan kelurahan.
Selain menjalankan fungsi pemberdayaan, LPMK juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya budaya gotong royong, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
Pengukuhan 22 Ketua LPMK ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Parepare untuk memperkuat peran kelembagaan masyarakat sebagai mitra pembangunan. Dengan sinergi yang terbangun antara pemerintah kelurahan dan LPMK, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Melalui momentum tersebut, Pemerintah Kota Parepare optimistis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan semakin kuat, sehingga cita-cita mewujudkan Parepare sebagai kota yang maju, sejahtera, dan berdaya saing dapat tercapai secara berkelanjutan. (MLP)
