BERITAPERS || MAKASSAR – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (19/6/2026). Kehadiran Tasming Hamid pada kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Pada kesempatan tersebut, Mardiyanto Arif Rahmadi resmi dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, serta dihadiri oleh para kepala daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, dan berbagai pemangku kepentingan dari kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid menyampaikan ucapan selamat kepada Mardiyanto Arif Rahmadi atas amanah baru yang diemban sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan. Ia berharap kepemimpinan yang baru dapat semakin memperkuat peran BPKP sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Tasming, keberadaan BPKP memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Melalui fungsi pengawasan dan pendampingan yang dijalankan, BPKP diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.
“Pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan pendampingan yang konstruktif agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. BPKP memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Tasming Hamid.
Lebih lanjut, Tasming menegaskan bahwa Pemerintah Kota Parepare terus berupaya membangun sistem pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel. Karena itu, sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Ia juga menilai bahwa pengawasan yang dilakukan BPKP tidak semata-mata berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai bentuk pendampingan yang dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai potensi risiko dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
“Dengan adanya pengawasan yang efektif dan pendampingan yang berkelanjutan, pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam mengelola anggaran, meminimalkan potensi penyimpangan, serta memastikan setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan berbagai lembaga pengawasan, termasuk BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Menurut Andi Sudirman, sinergi yang kuat antar lembaga menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di daerah. Ia menyebut bahwa pengawasan yang terintegrasi dan profesional akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan sangat diperlukan agar setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Andi Sudirman.
Gubernur juga berharap Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan yang baru dapat melanjutkan dan meningkatkan peran BPKP sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Acara pengukuhan berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan lembaga pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Bagi Pemerintah Kota Parepare, kehadiran dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BPKP, dalam mengawal pembangunan daerah yang berintegritas, efektif, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Parepare. (MLP)
