Beritapers.com- Makassar, 21 Juli 2025 – Usulan tambahan anggaran sebesar Rp 63,7 triliun untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 telah memicu perdebatan di kalangan publik. Berbagai pandangan bermunculan, mulai dari yang mendukung hingga yang skeptis terhadap usulan tersebut.
Salah satu pengamat hukum yang juga akademisi memberikan tanggapan adalah Dr. Muhammad Nur, SH, M.Pd., MH., seorang pengamat hukum. Beliau berpendapat bahwa penambahan anggaran ini bukan merupakan pemborosan, melainkan sebuah investasi strategis bagi negara. Menurut Dr. Muhammad Nur, selama ini kinerja Polri sering dipertanyakan oleh masyarakat. Untuk memaksimalkan tugas-tugas pelayanan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, Polri membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Beliau menekankan pentingnya anggaran yang cukup untuk menunjang operasional dan modernisasi peralatan Polri.
“Penambahan anggaran ini sangat positif,” ujar Dr. Muhammad Nur. “Jika selama ini masyarakat mempertanyakan kinerja Polri, maka hal tersebut harus ditunjang dengan anggaran yang memadai. Untuk memaksimalkan tugas pelayanan, stabilitas anggaran sangat berpengaruh.”
Dr. Muhammad Nur juga berharap agar penambahan anggaran ini dapat diiringi dengan peningkatan profesionalisme anggota Polri dalam menjalankan tugas. Beliau menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran yang besar tersebut. “Dengan anggaran yang besar, Polri harus bekerja secara profesional,” tegasnya. “Saya sepakat dengan usulan penambahan anggaran ini,” tutupnya
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
