BERITAPERS || Jakarta, 6 Juli 2026 – Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) bersama International Labour Organization (ILO) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penajaman dan finalisasi Roadmap Transformasi Kelembagaan ABDSI 2026–2030 di Kantor ILO Jakarta, Senin (6/7).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Strategic Planning Workshop di Bali pada 31 Maret–1 April 2026 yang menghasilkan draf awal peta jalan transformasi layanan Business Development Services (BDS) sebagai kerangka strategis memperkuat peran BDS dalam meningkatkan daya saing UMKM. FGD kali ini dihadiri oleh jajaran pengurus harian Dewan Pimpinan Nasional (DPN) ABDSI periode 2026–2030, perwakilan Kementerian serta tim ILO.
Hadir dalam forum tersebut Project Manager PROMISE II IMPACT ILO Djauhari Sitorus, Programme Manager ILO Tomas Sugiono, National Project Officer ILO Yanis Saputra, serta Tenaga Ahli Kementerian Koperasi dan UMKM Dr Bachtiar Maddatuang.
Ketua Umum DPN ABDSI, Bahrul Ulum Ilham, Ph.D., dalam sambutannya menegaskan bahwa finalisasi roadmap ini merupakan momentum penting bagi organisasi untuk bertransformasi menjadi lembaga yang kuat secara kelembagaan, mandiri, inovatif, dan berdaya saing.
RELATED POSTS
“Roadmap ini adalah komitmen kolektif untuk menjadikan ABDSI mitra kredibel bagi pemerintah, sektor swasta, dan jutaan UMKM di Indonesia,” ujarnya.
Djauhari Sitorus menyatakan bahwa penguatan ekosistem BDS dan asosiasi pendamping sangat esensial untuk menerjemahkan tujuan pembangunan menjadi hasil nyata bagi UMKM. “Di tengah tantangan digitalisasi dan pasar yang semakin kompleks, peran BDS menjadi semakin kritis.
Workshop ini membangun visi bersama untuk memperkuat ABDSI dalam memberdayakan UMKM, menciptakan pekerjaan layak, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kemenkop UMKM Dr Bachtiar Maddatuang menekankan pentingnya pendekatan regulasi yang mendukung UMKM, peningkatan kapasistas SDM dan penguatan tata kelola dalam program pemberdayaan UMKM.
Menurutnya, tantangan utama UMKM mencakup keterbatasan akses pasar, akses pembiayaan, serta kapasitas teknologi dan standardisasi.
FGD yang berlangsung sehari penuh ini difokuskan pada empat agenda utama: validasi analisis situasi dan arah strategis lima pilar kelembagaan, penajaman theory of change dan indikator kinerja (KPI) roadmap, penguatan strategi kemandirian dan pembiayaan organisasi, serta penyusunan peta aksi 2026 dan mekanisme tindak lanjut. ILO hadir sebagai BDS Facilitator yang memberikan masukan substantif atas roadmap yang sedang difinalisasi.
Dengan roadmap yang dihasilkan diharapkan tidak sekadar dokumen perencanaan tetapi benar-benar aplikatif dan mampu menggerakkan transformasi ekosistem pendampingan UMKM di Indonesia menuju daya saing global.
Discussion about this post