BERITAPERS – Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menunjukkan keseriusan luar biasa dalam memperkuat tata kelola daerah. Melalui Inspektorat Daerah, puluhan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Pangkep kini tengah digembleng dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko di Hotel Mercure Makassar.
Kegiatan strategis ini, yang dimulai sejak Rabu (2/7/2025) dan akan berakhir besok, Jumat (4/7/2025), bertujuan untuk membangun “imunitas” birokrasi dari potensi risiko.
Hari ini, Kamis (3/7/2025), suasana Bimtek semakin intensif. Kehadiran dan arahan langsung dari Bupati Pangkep, Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si., menjadi penanda betapa sentralnya program ini bagi masa depan Pangkep.
Dalam arahannya, Bupati Yusran Lalogau dengan tegas menyatakan, “Manajemen risiko adalah navigasi wajib di era pemerintahan modern. Ini bukan tentang mencari kesalahan, melainkan tentang membangun ‘imunitas’ bagi setiap OPD.”
Bupati kemudian menjabarkan lebih lanjut, “Dengan peta risiko yang jelas, kita bisa melihat ‘lubang’ potensi kerugian, baik itu uang rakyat, waktu, atau bahkan reputasi, jauh sebelum lubang itu menganga.” Penegasan ini memberikan gambaran mendalam tentang urgensi program tersebut, terutama di tengah semakin kompleksnya tugas pemerintahan.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
“Pemerintah daerah selalu mendukung kegiatan ini, karena pekerjaan yang ada makin lama bukan makin mudah. Harus ada rambu-rambu yang diikuti,” imbuh Bupati Yusran Lalogau, menggaris bawahi pentingnya memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan.
Beliau juga menaruh harapan besar pada Bimtek ini. “Harapan kami, seluruh staf dalam setiap pekerjaan yang dilaksanakan berpegang pada manajemen risiko sebagai panduan,” tuturnya. Ini menunjukkan ambisi untuk menanamkan budaya sadar risiko hingga ke level operasional terkecil dalam setiap OPD.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas Bimtek biasa. Ini adalah penegasan komitmen Inspektorat Daerah Pangkep untuk mengkalibrasi ulang sistem tata kelola pemerintahan, memastikan setiap rupiah anggaran digelontorkan tanpa celah, serta melindungi program pembangunan dari “ranjau” risiko yang tak terlihat. Diharapkan, melalui Bimtek ini akan lahir tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, transparan, dan tanggap terhadap potensi risiko di setiap lini.
Para peserta, yang terdiri dari perwakilan OPD, terlihat antusias mengikuti setiap sesi yang menghadirkan narasumber ahli di bidang manajemen risiko pemerintahan. Mereka dibekali dengan strategi identifikasi, analisis, mitigasi, hingga penyusunan peta risiko, demi terwujudnya birokrasi Pangkep yang lebih efektif dan efisien.
Laporan Rafi
