Pangkep —Senin, 5 januari 2026 Proyek revitalisasi Sekolah Dasar (SD) 5 Pulau Kalukkuang, Kabupaten Pangkep, yang bersumber dari anggaran Tahun 2025, kembali menuai sorotan publik. Proyek tersebut diduga tidak dikerjakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, serta menguat dugaan adanya keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Pangkep dalam proses pelaksanaan proyek tersebut. Dugaan ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait integritas pengelolaan anggaran pendidikan di daerah.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, ditemukan sejumlah kejanggalan pada pekerjaan fisik bangunan sekolah, mulai dari kualitas material, struktur bangunan, hingga penyelesaian pekerjaan yang terkesan terburu-buru dan tidak memenuhi standar teknis.
Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa proyek revitalisasi tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara serta membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
Publik Research Institute (PRI) menilai bahwa dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Pangkep dalam proyek ini harus ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum.
Keterlibatan pihak legislatif dalam proyek eksekutif, apabila terbukti, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpotensi mengarah pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Rahmatullah, selaku Tim Investigasi dan Advokasi Publik Research Institute, menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak boleh dijadikan ajang kepentingan politik maupun bancakan anggaran. “Jika benar ada keterlibatan oknum anggota DPRD dan pekerjaan dilakukan tidak sesuai spesifikasi teknis, maka ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan masa depan pendidikan anak-anak di Pulau Kalukkuang,” tegasnya.
Atas dasar itu, PRI mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh, termasuk memeriksa dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Pangkep, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pencairan anggaran proyek revitalisasi SD 5 Pulau Kalukkuang.
PRI juga menuntut dilakukannya audit teknis dan audit investigatif guna memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi serta mengungkap potensi penyimpangan anggaran.
Publik Research Institute menegaskan akan terus mengawal dan membuka ruang advokasi publik hingga kasus ini ditangani secara transparan dan tuntas, serta menuntut agar pihak-pihak yang terbukti bersalah diproses hukum, ditangkap, dan diadili sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
