BERITAPERS || JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di sektor kesehatan dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari Pemerintah Pusat.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kota Makassar mencatat capaian nasional pada awal tahun 2026. Menjelang satu tahun masa kepemimpinan pasangan Munafri–Aliyah yang dikenal dengan akronim MULIA, Makassar berhasil meraih Penghargaan UHC Prioritas Kategori Pratama.
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian atas tingginya cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Makassar.
Penghargaan UHC Prioritas diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Pusat, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK, kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin.
Prosesi penyerahan penghargaan berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jalan H. Benyamin Sueb, Jakarta Utara, Selasa (27/1/2026).
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Turut hadir dalam penganugerahan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar Muhammad Hatim Salam.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menjelaskan bahwa Penghargaan UHC Kategori Pratama diberikan kepada daerah yang memenuhi sejumlah indikator utama, di antaranya capaian kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta JKN.
“Penghargaan ini sejalan dengan visi dan komitmen Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota dalam membangun Makassar sebagai kota yang sehat, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui program JKN,” ujarnya.
Ia menegaskan, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Lebih lanjut dijelaskan, Program UHC Prioritas merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang menitikberatkan pada pemenuhan jaminan kesehatan bagi warga tanpa terkendala biaya, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.
Salah satu indikator utama penilaian adalah tingkat kepesertaan JKN di Kota Makassar yang telah mencapai lebih dari 98 persen dari total penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta berada di atas 80 persen.
Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga dinilai memiliki komitmen anggaran yang kuat untuk menjamin keberlanjutan program JKN hingga tahun 2026 dan seterusnya.
“Untuk tahun 2026, khususnya hingga bulan September, anggaran telah disiapkan sehingga keberlangsungan program jaminan kesehatan tetap terjamin,” tutur dr. Nursaidah.
Ia menambahkan, capaian ini tidak terlepas dari komitmen kuat Pemkot Makassar dalam menjadikan Universal Health Coverage (UHC) sebagai program prioritas pembangunan daerah.
Melalui program UHC, masyarakat Kota Makassar dapat mengakses pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas hingga layanan rujukan lanjutan di rumah sakit melalui BPJS Kesehatan.
Ke depan, Pemerintah Kota Makassar menargetkan peningkatan capaian menuju UHC Kategori Utama, yang mensyaratkan tingkat keaktifan peserta JKN di atas 90 persen.
“Harapan kami, Makassar bisa naik ke kategori Utama. Untuk itu, komitmen dan kolaborasi antar perangkat daerah akan terus kami perkuat,” harapnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah, khususnya antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dukcapil, dalam menjaga validitas data kependudukan serta memastikan kepesertaan JKN tetap aktif.
“Kolaborasi lintas SKPD akan terus kami optimalkan agar seluruh warga yang berhak benar-benar mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan, demi terwujudnya layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan di Kota Makassar,” pungkasnya. (*)
