BERITAPERS || PAREPARE – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Parepare, Aswin Syam, S.T., M.T., turun langsung meninjau pembangunan rumah toko (ruko) di Jalan Andi Mappatola, Kota Parepare, menyusul adanya ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan administrasi pembangunan.
Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung pemerintah daerah terhadap aktivitas pembangunan, sekaligus memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kunjungan lapangan itu, Aswin bersama jajaran melakukan koordinasi dan pembahasan terkait kesesuaian dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pemenuhan persyaratan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
Kedua aspek tersebut menjadi perhatian penting, mengingat pembangunan di kawasan perkotaan harus memperhatikan ketentuan tata bangunan, keselamatan, serta potensi dampaknya terhadap kelancaran arus lalu lintas.
Aswin menegaskan, pemerintah daerah berkewajiban memastikan setiap aktivitas pembangunan memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis sebelum dilaksanakan.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
“Kami turun langsung untuk memastikan pembangunan ini berjalan sesuai ketentuan. Pemenuhan dokumen PBG dan persyaratan Andalalin menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh pemilik bangunan. Setiap pembangunan harus mengikuti aturan yang berlaku,” tegas Aswin.
Menurutnya, pengawasan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penertiban, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif kepada pemilik bangunan agar memahami kewajiban serta prosedur yang harus dipenuhi.
Dalam koordinasi tersebut, pemilik bangunan diberikan penjelasan mengenai sejumlah persyaratan administrasi yang perlu diselesaikan.
Sebagai tindak lanjut, aktivitas pembangunan direkomendasikan untuk dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan dipenuhi.
“Kami tetap mengedepankan komunikasi dan pembinaan kepada pemilik bangunan. Pemerintah tidak bermaksud menghambat kegiatan usaha atau investasi, tetapi seluruh aktivitas pembangunan harus tertib administrasi dan sesuai regulasi. Ini penting untuk menghindari persoalan di kemudian hari,” tambahnya.
Peninjauan langsung oleh Kadis PU tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam memperkuat pengawasan pembangunan, menjaga ketertiban tata ruang, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Pemerintah juga mengimbau para pelaku usaha dan pemilik bangunan agar memastikan seluruh dokumen perizinan serta persyaratan teknis telah terpenuhi sebelum melaksanakan pembangunan.
Dengan pengawasan langsung di lapangan, Pemkot Parepare menegaskan bahwa pembangunan kota harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan dan kepentingan masyarakat. (MLP)
