BERITAPERS || PINRANG – Minggu, 29 Maret 2026. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Pinrang semakin memicu keresahan masyarakat. Dalam beberapa pekan terakhir, warga dari berbagai wilayah melaporkan kesulitan memperoleh BBM, khususnya jenis Pertalite, bahkan kondisi tersebut telah berlangsung hingga hampir tiga pekan di sejumlah titik.
Keluhan masyarakat tersebut kini mengalir ke LSM Lidik Pro Kabupaten Pinrang. Warga berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk segera mengatasi persoalan yang dinilai semakin meresahkan.
Salah satu warga, Amir, yang berdomisili di Kampung Baru, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, mengungkapkan bahwa masyarakat di wilayahnya sudah sekitar 20 hari kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite di SPBU Pekkabata dan Bungi.
“Sudah hampir 20 hari kami tidak bisa mendapatkan Pertalite di SPBU. Kalau pun ada, sangat terbatas. Terpaksa kami beli di pengecer dengan harga sampai Rp23.000 per liter,” ujar Amir.
Ia juga menyoroti adanya kejanggalan dalam distribusi BBM di lapangan. Menurutnya, terdapat kelompok kendaraan tertentu yang terlihat lebih mudah memperoleh BBM tanpa harus antre lama, sementara masyarakat umum harus mengantre berjam-jam dan belum tentu mendapatkan jatah.
“Yang jadi pertanyaan, ada kendaraan tertentu yang bisa langsung dapat BBM. Sementara kami harus antre lama, itu pun sering tidak kebagian,” tambahnya.
Menanggapi banyaknya laporan tersebut, Ketua LSM Lidik Pro Pinrang, Rusdianto, SE.,SH,vmenegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai hal biasa. Ia menilai kelangkaan yang terjadi hampir merata di berbagai SPBU di Pinrang patut dicurigai adanya praktik penyimpangan.
Menurut Rusdianto, meskipun faktor global seperti fluktuasi harga minyak dunia dan dinamika geopolitik, termasuk ketegangan antara Israel dan Iran, dapat berdampak terhadap pasokan energi, namun distribusi BBM di tingkat daerah seharusnya tetap dapat dikendalikan secara optimal.
“Kalau sebelumnya kita masih bisa memahami dampak dari faktor global atau nilai tukar dolar, namun kondisi sekarang berbeda. Kelangkaan terjadi hampir di semua SPBU. Ini patut diduga ada oknum yang memanfaatkan situasi,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan praktik “korporasi BBM” oleh pihak tertentu, termasuk kemungkinan penimbunan dan distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini dinilai sebagai salah satu penyebab utama terjadinya kelangkaan di tengah masyarakat.
Sehubungan dengan itu, Rusdianto mendesak Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama aparat penegak hukum, baik dari Polres maupun TNI, untuk segera mengambil langkah konkret melalui pengawasan langsung di setiap SPBU.
“Kami meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk turun langsung memonitor distribusi BBM di seluruh SPBU di Kabupaten Pinrang. Harus ada jaminan pasokan dan tindakan tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan distribusi BBM,” ujarnya.
Ia menambahkan, transparansi dalam penyaluran BBM sesuai kuota masing-masing SPBU menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan distribusi berjalan adil dan tepat sasaran.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk turut berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan adanya indikasi kecurangan atau praktik mencurigakan. Partisipasi publik dinilai menjadi faktor penting dalam membantu aparat menjaga stabilitas distribusi BBM di daerah.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab pasti kelangkaan BBM di Kabupaten Pinrang. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat dan tegas agar distribusi BBM kembali normal, sehingga aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari tidak terus terganggu. (MLP)










