Oleh: Dr. Syahiduz Zaman
BERITAPERS – Akhir-akhir ini, ruang-ruang rapat direksi BUMN terasa lebih gagah. Bukan karena strategi bisnis yang mentereng, tapi karena pangkat di pundak para petingginya yang semakin berbintang. Setelah puluhan tahun reformasi, kita akhirnya mencapai momen mulia ini: menonton kembalinya seragam ke wilayah-wilayah yang dulu ingin kita sterilkan dari aroma komando—BUMN.
Betapa manis ironi ini. Ketika rakyat sibuk debat harga beras dan cicilan motor, di atas sana, papan nama direksi PT ini dan komisaris PT itu kini ramai dengan gelar Letjen, Mayjen, bahkan Kolonel. Seragam masuk kantor tanpa perlu absen apel pagi. Reformasi? Ah, itu buku sejarah untuk semester dua.
Tentu kita tidak sedang meragukan integritas para perwira. Mereka disiplin, tangguh, dan terlatih bertahan hidup di hutan Kalimantan tanpa sinyal. Tapi memimpin perusahaan negara, apalagi yang berdagang nikel, timah, atau listrik, jelas bukan bagian dari kurikulum tempur mereka. Kita belum pernah dengar ada sesi pelatihan “Efisiensi Margin Operasional” di Akmil, bukan?
Tapi tunggu. Ada yang membela. Katanya, “Mereka ditugaskan.” Wah, ternyata komando tidak mengenal bidang. Ketika perintah datang, maka gas! Tidak perlu tanya: “Pak, saya bukan insinyur pertambangan.” Atau: “Saya tak pernah audit laporan keuangan.” Karena, toh, semangat ‘NKRI harga mati’ bisa digunakan juga untuk menyelamatkan BUMN dari bangkrut—dengan doktrin, bukan dengan spreadsheet.
Masalahnya bukan pada personal. Masalahnya pada prinsip. Kita pernah sepakat—setengah hati sih, tapi tetap sepakat—bahwa militer tak boleh lagi punya dua kaki: satu di barak, satu di bank. Dulu kita mengkritik Dwifungsi ABRI. Hari ini, kita rebranding-nya jadi “penugasan strategis lintas sektoral.” Sungguh istilah yang cocok dijadikan nama seminar BUMN seharga miliaran rupiah.
Dan jangan salah, yang pro-militerisasi BUMN ini punya argumen yang nyaris suci: katanya biar aman. Katanya, BUMN banyak mafia, banyak sabotase. Lantas, kita harus panggil tentara? Lho, kalau gitu kenapa bukan sekalian Kapolri jadi Dirut PLN? Dan jika budaya korporasi kita sudah sebobrok itu, mungkin solusinya bukan mengganti CEO dengan Panglima, tapi mengganti sistem dari hulu ke hilir.
Kita tidak sedang menulis naskah sinetron action—di mana jenderal turun tangan memberantas korupsi dan semua menjadi indah seperti film nasionalis. Kita sedang bicara tata kelola. Profesionalisme. Kompetensi. Hal-hal membosankan yang tidak cocok jadi postingan Instagram, tapi vital untuk menjaga agar satu perusahaan negara tidak berubah jadi markas komando yang menjual batubara.
Dan mari kita hadapi satu kenyataan pahit: banyak dari mereka yang ditunjuk ke BUMN itu bukanlah militer aktif karena prestasi operasional, tapi karena “siapa mengenal siapa.” Lalu dititipkan, ditugaskan, demi stabilitas (dan elektabilitas). Inilah bentuk baru dari penguasaan ekonomi oleh elite berseragam: bukan melalui kekuatan, tapi melalui keputusan politik yang dibungkus legalitas.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Bila ini terus dibiarkan, kita tak perlu heran jika suatu hari ada direktur PLN dari kesatuan kavaleri, atau komisaris BRI yang spesialisasi awalnya adalah menyergap separatis. Tentu saja akan dikatakan: “Beliau punya kapasitas leadership.” Tapi adakah pemahaman tentang non-performing loan? Adakah sensitivitas terhadap tren pasar global? Atau nanti pas rapat cukup jawab, “Siap laksanakan!”
Sementara itu, para profesional sipil, lulusan kampus-kampus ekonomi, akuntansi, dan bisnis yang bertahun-tahun mendalami industri, hanya bisa menatap lowongan komisaris dengan pasrah. Mungkin harus ikut tes renang dan push-up dulu, baru bisa masuk shortlist rekrutmen BUMN.
Opini ini bukan untuk menyindir militer. Tapi untuk mengingatkan: seragam tidak otomatis membawa solusi. Dan kalau kita terus memaklumi semua ini dengan dalih “yang penting hasil,” maka kita akan kehilangan fondasi: bahwa negara ini adalah republik, bukan resimen ekonomi.
Jadi, sebelum BUMN-BUMN kita berubah jadi barak-barak elite baru, mari kita tarik napas, buka Undang-Undang TNI, dan bertanya dengan jujur: siapa yang betul-betul pantas memimpin sektor strategis negara? Yang paham pasar, atau yang paham peta tempur?
Kalau jawabannya masih ambigu, ya sudah. Selamat datang kembali, Dwifungsi. Edisi korporat. Versi 2.0.
