BERITAPERS || TANJUNG SELOR — Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya untuk mengatasi hambatan konektivitas di wilayah perbatasan, mendapat dorongan signifikan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan menerima dana sebesar Rp150 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membiayai pembangunan sejumlah jembatan di kawasan perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Kabar gembira ini disampaikan setelah Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum, melakukan audiensi resmi dengan pihak Kemenkeu di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Ini merupakan kabar yang sangat baik dan hadiah istimewa bagi seluruh masyarakat Kaltara, terutama yang tinggal di wilayah perbatasan,” ujar Zainal Paliwang kepada media ini, Rabu (22/10/2025).
Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Pemprov Kaltara segera melakukan koordinasi lanjutan dengan perwakilan Kemenkeu di wilayah Kaltara. Targetnya, pencairan dana dapat segera dilakukan agar proses pembangunan jembatan bisa dimulai pada tahun 2026.
“Kami sudah berkomunikasi dengan perwakilan Kemenkeu Kaltara, dan kami berharap dana bisa segera turun agar pembangunan dapat kita mulai pada tahun 2026,” jelas gubernur asal Sinjai, Sulawesi Selatan, itu.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Dana dari Kemenkeu tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun sekitar delapan hingga sembilan jembatan di Krayan. Meski usulan awal berfokus pada Jembatan Binuang, proyek tersebut kemungkinan dialihkan ke beberapa lokasi lain di Krayan karena Jembatan Binuang sudah mendapat alokasi anggaran dari Balai Jalan Nasional.
“Perkiraannya delapan sampai sembilan jembatan. Karena usulan awal saya untuk Jembatan Binuang ternyata sudah dialokasikan anggarannya oleh Balai Jalan, maka dananya kita pindahkan untuk pembangunan di area Krayan lainnya,” terangnya.
Pemprov Kaltara juga telah mengirimkan surat resmi ke Kemenkeu untuk memastikan bahwa dana Rp150 miliar tersebut dialokasikan khusus untuk pembangunan jembatan di Krayan.
“Banyak sekali permukiman di Krayan yang terpisah oleh sungai tanpa jembatan sebagai penghubung. Dana ini secara spesifik hanya untuk Krayan,” ungkap mantan Wakapolda Kaltara itu.
Gubernur Zainal memastikan proyek pembangunan jembatan ini sepenuhnya didanai oleh Kemenkeu dan tidak melibatkan APBD Provinsi Kaltara. Namun, ia mengakui mekanisme pengerjaan proyek masih menunggu keputusan — apakah akan dieksekusi langsung oleh Pemprov atau melalui Balai Jalan Nasional.
“Kami masih menunggu kejelasan apakah anggaran akan disalurkan melalui provinsi atau Balai. Kami hanya bisa menunggu. Semoga realisasi bisa segera terjadi dalam waktu dekat,” ujarnya.
Ia berharap kucuran dana dari Kemenkeu ini dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterisolasian wilayah Krayan.
“Kami berharap persoalan konektivitas di Krayan dapat segera terselesaikan sepenuhnya,” tambahnya.
Terkait jenis struktur, Pemprov Kaltara telah memilih Jembatan Bailey. Pilihan ini mempertimbangkan kondisi geografis dan logistik di Krayan, sebab jembatan jenis tersebut tidak memerlukan alat berat dalam proses perakitannya, sehingga memudahkan mobilisasi material ke lokasi proyek.
“Desainnya sudah kami siapkan. Kami putuskan membangun Jembatan Bailey karena perakitannya relatif lebih mudah dan tidak rumit,” pungkas alumni SMA Negeri 1 Makassar angkatan 1982 itu.
