BERITAPERS.COM || MAROS, SELASA, 13 OKTOBER 2026 — Lembaga Investigasi mendidik Pro Rakyat Nusantara (LIDIK PRO) Kabupaten Maros resmi menyerahkan surat permohonan penelusuran administrasi pertanahan kepada Lurah Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Surat tersebut diterima langsung oleh Lurah Bajubodoa sebagai langkah awal untuk memperoleh kejelasan mengenai hasil mediasi, dokumen atas nama Asniati, serta arsip administrasi perubahan nama dari Asniati kepada Husain.
Penyerahan itu tertuang dalam surat Nomor: 043/LIDIK-PRO/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026, perihal Permohonan Hasil Mediasi, Salinan Dokumen Asniati, dan Arsip Administrasi Balik Nama kepada Husain.
Ketua LIDIK PRO Maros, Ismar, S.H., menjelaskan bahwa permohonan tersebut merupakan bagian dari upaya penelusuran dokumen dan riwayat administrasi pertanahan. Hal ini bertujuan agar persoalan yang berkaitan dengan objek tanah tersebut dapat dipahami secara utuh berdasarkan data dan rekam medis administrasi yang tersedia.
Melalui surat tersebut, LIDIK PRO Maros meminta salinan berita acara atau dokumen hasil mediasi yang pernah dilaksanakan Pemerintah Kelurahan Bajubodoa terkait persoalan tanah yang melibatkan Asniati dan Husain. Permohonan itu mencakup:
Daftar hadir dan catatan pembahasan,
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Keterangan para pihak,
Kesepakatan yang dicapai, serta
Tindak lanjut mediasi (apabila dokumen tersebut tersedia dalam arsip kelurahan).
Selain itu, LIDIK PRO Maros memohon salinan dokumen administrasi atas nama Asniati yang berkaitan dengan objek tanah terkait, sepanjang dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sorotan utama lainnya adalah arsip administrasi perubahan nama dari Asniati kepada Husain berdasarkan Akta Hibah Nomor 147/PH/KMB/XII/2016. Terkait hal ini, LIDIK PRO Maros meminta akses terhadap dokumen pendukung, antara lain:
Surat permohonan perubahan atau pencatatan nama,
Surat pengantar dan surat keterangan,
Buku register kelurahan, serta
Catatan administrasi lain yang berkaitan dengan proses tersebut.
Lembaga ini juga meminta penjelasan tertulis mengenai tanggal penerimaan dan pencatatan dokumen, pejabat yang menandatangani dokumen terkait, serta petunjuk instansi berwenang apabila proses pencatatan tersebut berada di luar kewenangan kelurahan.
Ismar menegaskan bahwa permohonan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi atau menyimpulkan sah maupun tidak sahnya dokumen tanah terkait secara sepihak. Sebaliknya, langkah ini bertujuan memperoleh kejelasan mengenai riwayat berkas, dasar administrasi, serta kesesuaian dokumen yang tersimpan dalam arsip pemerintahan.
”Surat permohonan telah diterima langsung oleh Lurah Bajubodoa sebagai bagian dari penyampaian permohonan resmi LIDIK PRO Maros kepada pihak kelurahan,” ujar Ismar.
Selanjutnya, LIDIK PRO Maros berharap permohonan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui penelusuran arsip dan pemberian tanggapan tertulis sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat dokumen yang tidak ditemukan, tidak pernah diterbitkan, atau berada dalam penguasaan instansi lain, LIDIK PRO Maros berharap hal tersebut dapat dijelaskan secara tertulis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Dalam permohonannya, LIDIK PRO Maros merujuk pada tiga payung hukum utama:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Pemberian akses dokumen dipastikan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan, perlindungan data pribadi, serta persyaratan hukum yang berlaku.
LIDIK PRO Maros menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan untuk mendorong tertib administrasi, kepastian informasi, dan penyelesaian persoalan secara objektif. Pihaknya juga membuka ruang klarifikasi serta hak jawab kepada Lurah Bajubodoa dan pihak-pihak terkait sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Transparansi administrasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Setiap dokumen perlu ditelusuri berdasarkan fakta, setiap penjelasan wajib didukung data, dan setiap persoalan harus disikapi secara proporsional tanpa mendahului kesimpulan hukum.
Laporan: Syamsir
