BERITAPERS, Makassar — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa dalam momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan menjelang Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. (1/5)
Aksi ini merupakan bentuk respons terhadap sejumlah persoalan nasional yang dinilai kian membebani masyarakat, mulai dari sektor ketenagakerjaan, pendidikan, hingga kebijakan pangan dan gizi.
Ketua Eksekutif Kota (EK) LMND Makassar, Nur Alif, menilai keberpihakan negara terhadap buruh, mahasiswa, petani, dan masyarakat kecil semakin melemah.
Dalam aksinya, massa menyoroti berbagai isu seperti praktik outsourcing, upah rendah, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), mahalnya biaya pendidikan, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak rakyat.
Selain itu, LMND Makassar juga menyuarakan tuntutan nasional organisasi, yakni mendesak pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul berbagai polemik dalam pelaksanaan program lembaga tersebut.
“Momentum May Day dan Hardiknas tidak boleh sekadar seremoni tahunan, tetapi harus menjadi ruang konsolidasi perjuangan rakyat melawan ketidakadilan,” kata Nur Alif dalam orasinya.
Ia juga menyerukan persatuan antara mahasiswa, buruh, dan seluruh elemen masyarakat tertindas untuk terus memperjuangkan keadilan sosial.
Selain isu BGN, massa aksi membawa sejumlah tuntutan lain, di antaranya penolakan komersialisasi pendidikan, penghapusan sistem outsourcing dan upah murah, penolakan PHK, serta dorongan pengesahan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perampasan Aset.
Mereka juga menuntut reformasi pajak yang berpihak pada rakyat serta mendesak pencabutan izin tambang geothermal yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
Di sektor pendidikan, LMND Makassar menolak wacana penghapusan program studi keguruan serta mendesak evaluasi terhadap kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Usai berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, massa melanjutkan aksi ke flyover untuk bergabung dengan elemen gerakan lainnya.
Aksi berlangsung tertib dan menjadi bagian dari komitmen LMND Makassar dalam mengawal isu-isu kerakyatan serta mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. (*)





















Discussion about this post