Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum pun turut bermain dalam jaringan korupsi ini, membuat sistem pengawasan menjadi tumpul dan tak efektif. Jika peraturan dan sistem pengawasan tidak diperbaiki, maka korupsi akan terus berkembang dengan modus-modus baru yang lebih sulit dideteksi.
Selain itu, lemahnya ketegasan dalam penegakan hukum juga menjadi faktor utama mengapa korupsi sulit diberantas.
Hukuman bagi para koruptor di Indonesia sering kali tidak memberikan efek jera. Banyak pelaku korupsi yang mendapatkan vonis ringan, bahkan tetap bisa menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman singkat.
Bandingkan dengan negara-negara seperti China yang menerapkan hukuman berat, bahkan hukuman mati bagi para koruptor, sehingga angka korupsi di sana bisa ditekan secara signifikan. Tanpa ketegasan dalam menindak para pelaku, korupsi akan terus menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang sulit diberantas.
Keadaan ini semakin diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Sering kali, rakyat baru menyadari adanya skandal korupsi setelah dampaknya terasa di kehidupan sehari-hari, seperti kenaikan harga BBM, sulitnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta terbengkalainya pembangunan infrastruktur.










