BERITAPERS || MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar kembali menorehkan tinta emas prestasi membanggakan di bidang tata kelola birokrasi. Pemkab Takalar secara resmi berhasil menyabet predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Prosesi penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang prestisius tersebut berlangsung khidmat di Gedung Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Jalan Pangeran Antasari (A.P. Pettarani) No. 88, Kota Makassar, Jumat (5/6/2026).
Capaian tertinggi dalam ranah audit keuangan daerah ini menjadi bukti nyata sekaligus legitimasi atas komitmen kuat Pemkab Takalar di bawah nakhoda Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam mengimplementasikan sistem tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, efisien, dan patuh terhadap regulasi undang-undang negara.
Raihan opini WTP ini menegaskan bahwa visualisasi penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disetor Pemkab Takalar telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Indikator penilaiannya didukung oleh kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang ketat, serta kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RELATED POSTS
Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, yang hadir langsung menerima dokumen tersebut, melayangkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta jajaran legislatif yang telah bersinergi mengawal kualitas laporan keuangan.
“Prestasi ini merupakan buah manis dari kerja keras dan komitmen bersama seluruh perangkat daerah yang tanpa lelah terus berupaya menaikkan mutu pengelolaan keuangan secara profesional dan bertanggung jawab. Raihan WTP ini menjadi suplemen motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan ekosistem pemerintahan yang bersih, sehat, dan berintegritas,” tutur Daeng Manye penuh rasa syukur.
Mantan profesional korporasi ini juga mengingatkan jajarannya bahwa predikat opini WTP bukanlah sebuah tujuan akhir dari sebuah siklus anggaran. Baginya, WTP adalah instrumen dan tolok ukur fundamental untuk mendorong peningkatan kinerja administrasi pemerintahan yang berujung pada peningkatan pelayanan publik yang menyentuh langsung hajat hidup warga Takalar.
Keberhasilan menyabet opini tertinggi dari BPK RI ini juga mencerminkan keseriusan Pemkab Takalar dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus memperkuat kepercayaan (public trust) masyarakat terhadap pemanfaatan APBD.
Dengan modal prestasi internasional dan domestik yang kian bersinar, Pemerintah Kabupaten Takalar berkomitmen untuk terus menggenjot kualitas pembangunan infrastruktur, memperkuat akuntabilitas kinerja kinerja, serta memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola memberikan dampak multiplier effect yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat kecil.
“WTP untuk Takalar ini adalah WTP untuk dedikasi dan pelayanan yang jauh lebih baik kepada seluruh masyarakat,” pungkas Bupati Takalar disambut aplaus hangat jajaran OPD yang mendampingi.
Discussion about this post