Senjata Api: Hak Istimewa yang Tak Terbendung
Ada pertanyaan mendasar yang patut diajukan: apakah semua aparat layak memegang senjata api? Jika kita melihat fakta di lapangan, tampaknya banyak yang tidak seharusnya diberikan izin membawa senjata. Senjata api bukan sekadar alat, tetapi juga simbol kekuasaan. Dan ketika kekuasaan berada di tangan orang yang salah, hasilnya bisa berujung pada kekerasan, pemerasan, bahkan pembunuhan.
Jika negara benar-benar serius ingin menghentikan kekerasan oleh aparat, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah **inventarisasi ketat terhadap senjata api dan peluru yang digunakan aparat**. Tidak ada lagi senjata yang diberikan tanpa pengawasan. Tidak ada lagi peluru yang hilang tanpa jejak. Setiap anggota yang diberikan izin membawa senjata harus melewati evaluasi psikologis secara berkala. Setiap penembakan harus diselidiki secara terbuka. Jika ini tidak dilakukan, maka kita hanya menunggu waktu hingga tragedi berikutnya terjadi.
Masyarakat Butuh Jaminan Keamanan, Bukan Ancaman dari Aparat
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan berada di titik nadir. Alih-alih merasa dilindungi, masyarakat justru merasa takut dengan aparat yang seharusnya melindungi mereka. Kasus pemerasan Rp23 miliar yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap anak bos Prodia menunjukkan bahwa hukum bisa dijadikan alat transaksi oleh mereka yang seharusnya menjunjungnya.
Jika hal ini dibiarkan, jangan heran jika kelak masyarakat lebih takut terhadap polisi daripada terhadap kriminal. Jangan heran jika masyarakat akhirnya memilih menyelesaikan masalah mereka sendiri ketimbang berharap pada aparat yang kian kehilangan kredibilitasnya. Dan ketika hukum tak lagi dihormati oleh penegaknya sendiri, maka yang tersisa hanyalah kekacauan.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
