BERITAPERS || TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar bergerak cepat dalam mengantisipasi potensi riak sosial demi menjaga kondusivitas wilayah. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pemkab Takalar menggelar Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Takalar dengan tajuk “Penguatan Koordinasi Intelijen Terpadu dan Penanganan Konflik Sosial demi Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah.”
Bagian penting ini dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar pada Kamis, 16 Juli 2026. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM., dengan didampingi Wakil Bupati Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM., serta Sekretaris Daerah Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom.
Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran petinggi kewilayahan, di antaranya Dandim 1426/Takalar, Ketua Pengadilan Negeri Takalar, perwakilan Kejaksaan Negeri Takalar, Kasat Intelkam Polres Takalar yang hadir mewakili Kapolres, unsur Badan Intelijen Negara (BIN), serta para Danramil, Kapolsek, dan Camat se-Kabupaten Takalar.
Dalam arahannya, Bupati Daeng Manye menggarisbawahi bahwa keberhasilan pembangunan daerah berbanding lurus dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Oleh karena itu, seluruh unsur Forkopimda diinstruksikan untuk merapatkan barisan, memperkuat koordinasi, saling bertukar informasi intelijen, serta mempertajam deteksi dini (early warning system).
“Forum komunikasi seperti FGD ini tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan harus dilaksanakan secara rutin, terstruktur, dan terpadu. Dengan begitu, setiap persoalan riil di tengah masyarakat dapat diidentifikasi sejak dini, dianalisis bersama, dan segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan instansi masing-masing,” tegas Daeng Manye.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Mantan petinggi BUMN ini juga mengingatkan para peserta agar lebih peka dan adaptif memantau pergerakan informasi di jagat maya. Media sosial dinilai kerap menjadi pemantik di mana persoalan kecil bisa bertransformasi menjadi isu liar akibat penyebaran informasi yang tidak utuh atau hoaks.
Sekretaris Daerah Takalar, Dr. H. Muhammad Hasbi, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan wadah integrasi fungsi intelijen yang dimiliki oleh Kesbangpol, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga BIN. Terdapat tiga agenda utama yang dikunci, yakni penguatan koordinasi intelijen terpadu, pemetaan peta kerawanan di seluruh kecamatan, serta perumusan strategi taktis pencegahan konflik.
Dalam sesi pemetaan, Kasat Intelkam Polres Takalar memaparkan dua isu strategis nasional dan lokal yang memerlukan pengawalan ketat. Pertama, potensi gesekan klaim lahan PTPN di wilayah Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan yang diproyeksikan kembali menghangat pasca-musim panen tebu, khususnya terkait dinamika perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).
Kedua, perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Laikang yang sejauh ini berhasil diredam berkat gerak cepat Pemkab memberikan edukasi langsung. Pihak kepolisian mendorong para camat dan tokoh masyarakat terus dilibatkan dalam sosialisasi agar informasi pembangunan diterima secara utuh oleh warga.
Di sisi lain, Dandim 1426/Takalar turut merekomendasikan dua atensi tambahan yang wajib diwaspadai, yakni aktivitas pertambangan ilegal (illegal mining) serta peredaran narkoba yang berpotensi memicu konflik horizontal jika dibiarkan. Terkait polemik HGU PTPN, Dandim menyarankan skema akselerasi penyelesaian administrasi dan mendorong ruang mediasi berkala yang mempertemukan pihak korporasi, pemerintah, masyarakat, serta organisasi pendamping untuk duduk bersama mencari titik temu.
Menyikapi jalannya diskusi, Wakil Bupati Takalar, H. Hengky Yasin, memberikan apresiasi tinggi atas keterbukaan seluruh unsur intelijen Forkopimda dalam memetakan kerawanan daerah. Menurutnya, jaminan keamanan merupakan modal utama untuk mendongkrak kepercayaan (trust) para investor luar, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi makro di Takalar.
Hengky Yasin mengusulkan agar sistem pertukaran data intelijen antarinstansi dibuatkan wadah terintegrasi agar setiap riak di tingkat bawah dapat dianalisis secara cepat untuk melahirkan kebijakan penanganan yang presisi dan terpadu.
Melalui FGD komprehensif ini, Pemerintah Kabupaten Takalar bersama seluruh elemen Forkopimda mengunci komitmen bersama untuk menjaga Butta Panrannuangku tetap aman, damai, dan kondusif sebagai fondasi utama menyukseskan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
