BERITAPERS || MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus memantapkan langkah reformasi birokrasi dengan menekankan kinerja yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, arah pembangunan kini difokuskan pada percepatan pelayanan publik serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Langkah ini menjadi pijakan strategis untuk memastikan setiap program berjalan selaras, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa kinerja aparatur bukan sekadar gugur kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab nyata kepada publik.
”Melalui perjanjian kinerja ini, kita berkomitmen penuh membenahi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara fundamental,” tegas Munafri saat memberikan arahan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Bilateral Balaikota, Jumat (30/01/2026).
Sentil Masalah SILPA dan Perencanaan
RELATED POSTS
Pria yang akrab disapa Appi ini menekankan bahwa tantangan pemerintahan tahun 2026 harus dijawab dengan perencanaan yang lebih presisi. Ia menyoroti fenomena rendahnya serapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai indikator lemahnya konsistensi antara perencanaan dan eksekusi.
”Perencanaan jangan sampai salah sejak awal. Ini adalah guidance hingga akhir tahun nanti. Kita harus memastikan pola serapan dan belanja bisa maksimal agar manfaatnya langsung dirasakan warga,” ujar Munafri.
Meski mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah yang mencapai 93%, Munafri mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pendapatan dan belanja yang dikelola secara profesional dan transparan.
Hapus Ego Sektoral dan Dorong Inovasi
Munafri juga memberikan atensi khusus untuk menghapus ego sektoral antar-OPD. Menurutnya, hambatan pelayanan publik sering kali bukan disebabkan oleh kurangnya sumber daya, melainkan lemahnya koordinasi.
”Jika ada persoalan di lapangan lalu OPD saling lempar tanggung jawab, yang paling dirugikan adalah masyarakat. Sistem pemerintahan ini kolektif, tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri,” cetusnya.
Ia pun meminta jajaran wilayah, khususnya para Camat, untuk lebih proaktif mendukung program strategis kota. Munafri mendorong agar inovasi di tiap instansi tidak hanya berakhir sebagai formalitas demi penghargaan.
”Inovasi jangan berhenti di piagam atau seremoni foto saja. Harus ada keberlanjutan dan dampak nyata. Berikan ruang bagi aparatur muda untuk menghadirkan gagasan solutif,” tambahnya.
Bukan Sekadar Formalitas
Menutup arahannya, Munafri mengingatkan bahwa dokumen yang ditandatangani hari ini adalah janji profesional sekaligus moral kepada rakyat Makassar.
”Perjanjian ini bukan sekadar seremoni di atas kertas. Ini adalah akad tanggung jawab yang harus kita buktikan dengan kerja nyata sepanjang tahun 2026,” tutupnya.
Penulis: Humas || Editor: Kemal || Admin: Kemal Situru
Discussion about this post