BERITAPERS || MAROS – Senin, 30 Maret 2026. Lidik Pro Maros bersama Aliansi Pejuang Keadilan Kabupaten Maros menggelar aksi unjuk rasa di Polres Maros dan Polsek Mandai sebagai bentuk desakan reformasi terhadap kinerja kepolisian, khususnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), serta menyoroti sejumlah kasus yang diduga mangkrak.
Aksi yang dipimpin Ketua Lidik Pro Maros Ismar, SH dan Ketua Aliansi Pejuang Keadilan Muallimin B ini berlangsung mulai 30 Maret hingga 1 April 2026 dengan melibatkan puluhan massa dari berbagai organisasi. Massa membawa mobil komando, spanduk, bendera, dan megaphone untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara terbuka di depan Polres Maros.
Ketua Lidik Pro Maros, Ismar. menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap banyaknya laporan masyarakat yang dinilai belum mendapatkan kepastian hukum.
“Kami turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Banyak laporan yang kami dampingi terkesan lambat ditangani dan bahkan ada yang sudah lama belum mendapatkan kepastian hukum. Kami mendesak reformasi Polres Maros, khususnya Satreskrim agar bekerja lebih profesional dan transparan,” kata Ismar.
Ia menjelaskan bahwa dalam aksi tersebut pihaknya sempat diterima oleh Wakapolres, Kasat, serta para Kanit di Polres Maros untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan dan kasus yang menjadi perhatian mereka.
“Kami diterima oleh Wakapolres, Kasat, dan beberapa Kanit Polres Maros untuk menyampaikan aspirasi. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa seluruh tuntutan akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penanganan perkara ke depan,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, Lidik Pro Maros juga menyoroti sejumlah kasus yang dinilai belum tuntas, termasuk kasus Ilham yang sebagai DPO mafia solar yang hingga saat ini belum ditangkap.
Menurut Ismar.
“Kami meminta Polres Maros segera menangkap Ilham yang diduga sebagai DPO mafia solar serta menuntaskan kasus-kasus yang kami nilai mangkrak. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan tindakan tegas dari aparat kepolisian,” tegasnya.
Selain itu, Aliansi Pejuang Keadilan muallimin juga menyoroti sejumlah kasus lain seperti dugaan dana Masjid Nurul Falah Baniaga, kasus pengancaman di Polsek Mandai, kasus pengrusakan, serta kasus ibu Naharia yang dinilai seharusnya ditangani oleh Unit PPA sudah d jelaskan kasat Reskrim Ridwan Sebelumya
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Dorong Reformasi Polres Maros
Sementara itu, Ketua Aliansi Pejuang Keadilan Kabupaten Maros, Muallimin B, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan mendorong reformasi dan penegakan hukum yang adil serta transparan di Kabupaten Maros.
“Kami ingin penegakan hukum di Maros berjalan profesional, tidak tebang pilih, dan semua kasus yang diduga mangkrak segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
muallimin juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolri melakukan reformasi di Polres Maros, mendesak Kapolres Maros menuntaskan kasus yang dianggap lambat, serta meminta Propam Polda Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melanggar kode etik.
Wakapolres Maros Janji Tindaklanjuti
Wakapolres Maros yang menerima perwakilan massa menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan menindaklanjuti tuntutan aksi sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
“Kami menerima aspirasi dari Lidik Pro Maros dan Aliansi Pejuang Keadilan. Semua tuntutan akan menjadi bahan evaluasi dan kami akan melakukan langkah-langkah secepatnya sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.
Menurut Ismar, aksi ini akan terus dikawal hingga ada kepastian hukum dan reformasi di tubuh Polres Maros benar-benar berjalan.
“Kami akan terus mengawal sampai ada kepastian hukum dan reformasi Polres Maros benar-benar berjalan,” tegasnya. (MLP )
