BERITAPERS || TAKALAR – Bupati Takalar, H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, memaparkan secara komprehensif berbagai langkah dan strategi taktis Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menyiasati kondisi keterbatasan ruang fiskal daerah.
Pemaparan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati dalam pidato jawabannya atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda legislatif ini berlangsung khidmat di Ruang Sidang Lantai II Gedung DPRD Kabupaten Takalar pada Selasa, 7 Juli 2026.
Jalannya Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Takalar, H. Muhammad Rijal, dengan didampingi jajaran Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD. Momentum krusial ini turut dihadiri oleh segenap anggota dewan, unsur Forkopimda, jajaran perwira Polres Takalar, perwakilan Kodim 1426 Takalar, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Takalar.
Dalam sidang tersebut, seluruh sembilan fraksi DPRD Takalar secara bulat menyatakan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 untuk digulirkan ke tahapan pembahasan selanjutnya. Sembilan fraksi tersebut meliputi Fraksi Hanura, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, dan Fraksi Gelora.
RELATED POSTS
Meskipun memberikan lampu hijau, masing-masing fraksi tetap menyodorkan sejumlah catatan kritis, koreksi, dan masukan konstruktif. Sorotan utama dewan tertuju pada urgensi peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, efisiensi pelayanan publik, pembenahan sektor pendidikan, mutu kesehatan, serta optimalisasi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi dinamika tersebut, Bupati Firdaus Daeng Manye melayangkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi atas sumbangsih saran yang diberikan. Ia menegaskan, sinergi harmonis antara eksekutif dan legislatif adalah modal dasar paling berharga dalam mendorong kemajuan di Butta Panrannuangku.
Bupati mengungkapkan, salah satu pencapaian yang patut disyukuri adalah keberhasilan Pemkab Takalar dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk kelima kalinya secara beruntun.
Namun, ia mengingatkan agar prestasi itu tidak membuat jajaran birokrasi berpuas diri, melainkan harus menjadi bahan bakar evaluasi demi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
“Alhamdulillah, kita kembali berhasil meraih opini WTP untuk kelima kalinya. Ini merupakan buah manis dari hasil kerja bersama yang solid antara pemerintah daerah dan rekan-rekan DPRD.
Tetapi perlu diingat, WTP bukanlah tujuan akhir dari segalanya. Masih ada berbagai catatan yang harus terus kita benahi bersama agar kualitas tata kelola keuangan dan pemerintahan kita semakin baik ke depan,” ujar Bupati Firdaus Daeng Manye.
Di hadapan para legislator, Daeng Manye secara terbuka mengakui bahwa postur dan kemampuan fiskal Kabupaten Takalar saat ini masih sangat terbatas. Ia menguraikan data riil di mana target PAD Takalar saat ini berada di kisaran Rp189 miliar.
Sementara itu, di sisi lain, pos belanja wajib daerah—termasuk di dalamnya untuk pembayaran gaji ASN serta pemenuhan kewajiban rutin lainnya—menyedot anggaran mencapai hampir Rp500 miliar.
Ketimpangan angka ini membuat struktur anggaran Kabupaten Takalar masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kucuran dana transfer dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Bupati menyebutkan bahwa berbagai keluhan masyarakat yang diaspirasikan oleh fraksi dewan—mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, hingga layanan kesehatan—memang telah masuk dalam radar prioritas pemerintah.
Hanya saja, eksekusinya wajib dilakukan secara bertahap dengan menggunakan skala prioritas baku yang disesuaikan dengan isi pundi-pundi keuangan daerah.
“Kita semua harus melihat persoalan pelik ini dengan menggunakan perspektif dan kacamata yang sama. Memang banyak sekali aspek riil di lapangan yang harus segera kita perbaiki, tetapi kita juga harus realistis bahwa semuanya membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Karena itu, jajaran pemerintah harus berpikir kreatif mencari sumber-sumber pendapatan baru (PAD) dan tidak boleh lagi hanya pasrah bergantung pada dana transfer pusat,” tegas Daeng Manye.
Sebagai langkah konkret keluar dari zona keterbatasan tersebut, Pemkab Takalar terus menelurkan berbagai terobosan inovatif. Di antaranya dengan mempercepat akselerasi digitalisasi sistem pemerintahan, mengembangkan potensi destinasi wisata lokal sebagai motor penggerak ekonomi baru, memperkuat basis UMKM, meningkatkan literasi digital bagi seluruh ASN, serta aktif menjemput bola membangun komunikasi intensif dengan kementerian dan lembaga di Jakarta untuk menarik arus program strategis maupun investasi swasta.
Tantangan berat ini kian nyata mengingat pada tahun anggaran 2026 ini, Kabupaten Takalar harus menerima kenyataan pahit berupa pengurangan alokasi anggaran daerah hingga lebih dari Rp210 miliar akibat adanya kebijakan efisiensi berskala nasional dari pemerintah pusat.
Kondisi defisit pasca-kebijakan pusat ini menuntut seluruh jajaran birokrasi untuk bekerja ekstra keras, lebih inovatif, efisien, dan andal dalam menghadirkan solusi konkret di tengah cekikan keterbatasan anggaran.
Menutup pidatonya, Bupati berjanji seluruh masukan fraksi akan diramu menjadi bahan evaluasi berkala dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke depan. Ia mengajak legislatif untuk terus mempererat kolaborasi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari deretan plakat penghargaan di dinding, melainkan dari kurva peningkatan kesejahteraan masyarakat, membaiknya pelayanan publik, serta tumbuhnya iklim kepercayaan investor di Kabupaten Takalar.
“Masih banyak pekerjaan rumah (PR) besar yang harus kita tuntaskan bersama-sama di daerah ini.
Namun, dengan sinergi yang kokoh antara eksekutif dan legislatif, saya sangat optimistis Takalar akan tumbuh menjadi daerah yang semakin maju, memiliki daya saing yang tinggi, dan senantiasa mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Bupati Firdaus Daeng Manye disambut riuh tepuk tangan peserta sidang.
Discussion about this post