Beritapers.com- Makassar – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menggelar aksi unjuk rasa di pertigaan Jalan AP Pettarani-Letjen Hertasning, Kota Makassar, Selasa (20/10/2026). Mereka mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Massa menilai penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia belum maksimal.
Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan ‘Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran: Gagal Total Menangani Karhutla!’. Massa juga memblokade jalan dan membakar ban bekas di badan jalan.
Mahasiswa turut menggunakan sebuah mobil tronton sebagai mimbar orasi. Aksi tersebut sempat mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan.
Awalnya, aksi berlangsung dengan pengamanan sekitar lima personel kepolisian. Namun, puluhan aparat kepolisian dengan perlengkapan pengamanan kemudian mendatangi lokasi sekitar pukul 13.50 Wita. Situasi sempat memanas hingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi.
Jenderal Lapangan GAM, Fahrul Fajri, mengatakan persoalan karhutla menjadi salah satu alasan utama pihaknya menggelar demonstrasi. Dia menilai kebakaran hutan dan lahan tidak terlepas dari persoalan regulasi serta penegakan hukum.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
“Kami menganggap bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan itu tidak bisa dipandang sebagai hal yang bersifat berdiri sendiri. Ada celah akses ataupun regulasi yang kemudian lemah, ada ketidak beranian aparat penegak hukum untuk menangkap dan mencegah terjadinya oknum yang melakukan pembakaran hutan secara luas dan semena-mena,” ujar Fahrul dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, GAM menyampaikan empat tuntutan. Pertama, mendesak pemerintah segera menangani karhutla di berbagai wilayah Indonesia.
Kedua, meminta aparat penegak hukum mencabut izin korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan.
Ketiga, massa mendesak penyelesaian kelangkaan minyak dan gas (migas) di wilayah terdampak karhutla. Keempat, mereka meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dicopot dari jabatannya.
Panglima Besar GAM, Fajar Wasis, juga menyinggung pernyataan Kapolri mengenai 98 laporan polisi (LP) terkait karhutla yang disebut telah naik ke tahap penyidikan. Dia meminta kepolisian mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.
“Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai identitas individu maupun korporasi yang diduga terlibat. Kami tunggu ketegasan daripada Kapolri untuk mengungkap siapa orangnya, siapa korporasinya, dan siapa-siapa saja yang terlibat di balik kebakaran hutan ini,” tegas Fajar.
Fajar menambahkan, pihaknya meminta pemerintah menunjukkan langkah nyata dalam menangani karhutla sebelum Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Sulawesi Selatan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Kami berharap dan mengingatkan kepada Prabowo untuk segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan ini sebelum menginjakkan kakinya di tanah Sulawesi Selatan,” jelasnya.
