BERITAPERS || Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) bersama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) resmi memperkuat kolaborasi untuk mendongkrak daya saing UMKM nasional. Melalui workshop strategis selama dua hari di Bali, kedua lembaga ini merumuskan Roadmap Transformasi Kelembagaan ABDSI 2026–2030.
Forum bertajuk “ABDSI Strategic Planning Workshop – Developing the Roadmap Forward” ini mempertemukan 45 pemangku kepentingan kunci, mulai dari regulator, akademisi, hingga lembaga keuangan. Fokus utamanya adalah menciptakan ekosistem layanan pengembangan bisnis (BDS) yang lebih profesional, terkoordinasi, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Menjawab Tantangan Ekonomi Hijau dan Digital
Meskipun menjadi tulang punggung ekonomi, UMKM Indonesia masih terjebak pada persoalan klasik seperti keterbatasan modal dan rendahnya penguasaan teknologi. Proyek Manager PROMISE II Impact ILO, Djauhari Sitorus, menegaskan bahwa peran pendamping (BDS) kini jauh lebih krusial.
RELATED POSTS
“Di tengah tuntutan pasar yang kompleks, peran BDS sangat penting untuk menerjemahkan tujuan pembangunan menjadi hasil nyata. Kita membangun visi bersama agar ABDSI mampu menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Djauhari.
Fokus pada Data dan Pendampingan Tepat Sasaran
Dari sisi regulasi, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Fitri Rinaldi, menyoroti pentingnya akurasi data dalam proses pemberdayaan. Menurutnya, mayoritas UMKM yang masih berskala mikro membutuhkan sentuhan standardisasi dan akses pasar yang lebih luas.
Ketua Umum DPN ABDSI, Cahyadi Joko Sukmono, menambahkan bahwa peta jalan ini adalah janji organisasi untuk menjadi mitra yang kredibel. “Ini komitmen kolektif untuk menjadi mitra efektif bagi pemerintah dan sektor swasta, demi membantu jutaan UMKM naik kelas,” ujarnya.
Pilar Strategis Roadmap 2026–2030:
Berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah (FGD), transformasi ABDSI akan bertumpu pada beberapa pilar utama:
Tata Kelola Organisasi: Penguatan manajemen internal yang lebih transparan.
Standar Profesional: Peningkatan kapasitas konsultan BDS agar memiliki kompetensi global.
Kemitraan Strategis: Memperluas akses UMKM ke rantai pasok industri dan lembaga keuangan.
Skema Layanan Berbayar: Mendorong komitmen pelaku usaha melalui layanan yang lebih akuntabel dan solutif.
Output Kegiatan
Selama dua hari, forum ini tidak hanya berdialog mengenai kebijakan dengan Bappenas dan Kementerian UMKM, tetapi juga melakukan peningkatan kapasitas teknis bagi para konsultan. Draf awal Roadmap yang dihasilkan diharapkan menjadi kompas nasional dalam memperkuat kelembagaan pendamping UMKM di seluruh Indonesia.
Discussion about this post