BERITAPERS || JAKARTA – Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun menjadi perhatian Presidium Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2024–2026.
Presidium PB HMI menilai besarnya anggaran negara harus diikuti dengan kebijakan yang mampu menjawab persoalan ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat dan dunia usaha, terutama terkait daya beli, lapangan kerja, serta likuiditas sektor produktif.
Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan APBN 2027 dalam Rapat Paripurna pada 29 September 2026. Dalam postur yang telah disepakati, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun, belanja negara Rp4.106,3 triliun, dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menyatakan kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang ekspansif, terarah, terukur, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan atau year-on-year. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Presidium PB HMI, capaian tersebut menunjukkan perekonomian nasional tetap bergerak positif. Namun, pertumbuhan ekonomi dinilai perlu terus dikawal agar manfaatnya tidak berhenti pada indikator makro, melainkan turut dirasakan masyarakat melalui peningkatan daya beli, kesempatan kerja, dan aktivitas dunia usaha.
“Arah fiskal APBN 2027 menunjukkan komitmen besar terhadap pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Namun, pemerintah tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dalam angka. Mesin pertumbuhan nasional, terutama konsumsi rumah tangga, industri manufaktur, UMKM, dan sektor produktif lainnya, harus dijaga dari tekanan daya beli dan guncangan jangka pendek,” ujar Ricky, Presidium PB HMI Periode 2024–2026.
Ricky menilai daya beli masyarakat perlu menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan APBN 2027. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang positif tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh kelompok masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang sama.
Kelompok masyarakat kelas menengah dan rentan, menurut Ricky, masih perlu mendapatkan perhatian dalam menghadapi berbagai kebutuhan seperti pangan, transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Karena itu, ia mendorong agar kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada peningkatan Produk Domestik Bruto, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat daya beli riil masyarakat.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Stabilitas harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan produktivitas tenaga kerja, kebijakan insentif yang tepat sasaran, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dinilai penting untuk menjaga konsumsi domestik.
Bagi HMI, konsumsi rumah tangga memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, menabung, membiayai pendidikan dan kesehatan, membayar cicilan, serta mempertahankan kualitas hidup.
Selain daya beli masyarakat, HMI juga menyoroti kondisi likuiditas dunia usaha. Sektor industri, manufaktur, UMKM, dan sektor produktif lainnya membutuhkan kepastian arus kas untuk mempertahankan produksi, membayar tenaga kerja, memenuhi kewajiban kepada pemasok, serta melakukan pengembangan usaha.
Karena itu, HMI mendorong pemerintah memastikan proses administrasi fiskal berjalan cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, termasuk dalam penyelesaian restitusi pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut HMI, belanja negara juga perlu menghasilkan efek pengganda atau multiplier effect bagi perekonomian melalui peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, dan peningkatan investasi.
Dalam APBN 2027, pemerintah dan DPR menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Asumsi tersebut menjadi bagian dari kerangka dasar APBN 2027 yang telah disahkan.
Sementara itu, wacana mengenai ambisi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dinilai HMI perlu ditempatkan sebagai agenda pembangunan ekonomi yang lebih luas, bukan sebagai asumsi dasar APBN 2027.
Menurut HMI, pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi membutuhkan transformasi ekonomi melalui industrialisasi, hilirisasi, investasi produktif, peningkatan produktivitas, pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, serta penciptaan lapangan kerja formal.
Dengan demikian, angka pertumbuhan 6 persen dinilai bukan sebagai tujuan akhir, melainkan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan kebijakan ekonomi pemerintah.
HMI juga melihat transisi menuju ekonomi hijau sebagai salah satu peluang untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru. Pengembangan energi terbarukan, industri hijau, hilirisasi berkelanjutan, dan pekerjaan hijau dinilai memiliki potensi untuk membuka ruang ekonomi baru.
Namun, peluang tersebut dinilai perlu diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah didorong memastikan generasi muda memperoleh akses terhadap pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ekonomi masa depan.
Ricky menilai agenda tersebut penting agar masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi pasar tenaga kerja berupah rendah di tengah masuknya investasi dan perkembangan industri baru.
Di sisi politik kebijakan, HMI juga menyoroti pelaksanaan APBN 2027 dalam konteks menuju Pemilu 2029. Menurut organisasi tersebut, periode menuju 2029 semestinya tidak hanya diisi dengan dinamika politik dan konsolidasi, tetapi juga menjadi ruang untuk mengukur kinerja ekonomi pemerintah berdasarkan indikator yang dapat dinilai publik.
HMI mendorong agar perdebatan publik menjelang Pemilu 2029 tidak hanya berkutat pada persoalan figur atau kontestasi kekuasaan, tetapi juga membahas gagasan dan program ekonomi yang ditawarkan kepada masyarakat.
Beberapa persoalan yang dinilai perlu menjadi perhatian antara lain peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan pekerjaan berkualitas, pengendalian harga pangan dan energi, penguatan industri nasional, peningkatan kapasitas UMKM, serta pengelolaan utang dan fiskal secara berkelanjutan.
HMI juga menekankan pentingnya memastikan pengelolaan kekayaan negara tetap berorientasi pada kemakmuran rakyat sebagaimana mandat konstitusi.
Dalam pandangan HMI, APBN tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ukuran keberhasilan juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha.
“APBN harus mampu menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi rakyat, bukan sekadar memperbesar angka belanja negara,” demikian sikap yang disampaikan dalam rilis tersebut.
HMI kemudian mendorong empat agenda utama dalam pelaksanaan APBN 2027, yakni menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok dan perlindungan kelompok rentan, menjaga likuiditas dunia usaha serta mempercepat pelayanan fiskal, memperluas lapangan kerja formal dan berkualitas terutama bagi generasi muda, serta memastikan belanja APBN memberikan dampak ekonomi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pada akhirnya, HMI menilai keberhasilan APBN 2027 tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran negara, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, menjaga kesehatan dunia usaha, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan.
“Dengan APBN sebesar Rp4.106 triliun, apa yang akan Presiden lakukan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar menjadi pertumbuhan yang dirasakan rakyat?” ujar Ricky dalam pernyataan akhirnya.(*)
Ricky
Presidium PB HMI Periode 2024–2026
