BERITAPERS || MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus memutar otak demi mencari formula pembiayaan alternatif guna menggenjot pembangunan infrastruktur di tengah kepungan keterbatasan ruang fiskal daerah. Langkah strategis ini ditunjukkan dengan ketertarikan kuat Bupati Gowa, Dr. Hj. Sitti Husniah Talenrang, S.E., M.M., terhadap skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Husniah Talenrang usai menghadiri forum kedinasan bertajuk Diseminasi Skema Pembiayaan Infrastruktur Melalui KPBU dan Pembiayaan Lainnya. Kegiatan yang mengusung tema “Beyond Infrastructure: Sinergi Fiskal-Moneter untuk Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Daerah” ini diinisiasi secara kolaboratif di Aula Rangkong, Gedung Keuangan Negara (GKN) II, Kota Makassar, Kamis (11/6/2026).
Menurut Bupati Gowa, skema KPBU (Public-Private Partnership) merupakan angin segar sekaligus instrumen taktis bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi realisasi program-program fisik berskala besar, yang selama ini kerap tersendat akibat minimnya pagu anggaran belanja pada APBD.
“Di Kabupaten Gowa sendiri, skema ini sedang kami kaji dan pikirkan secara matang. Namun secara prinsip, ini sangat bagus karena menjadi opsi pembiayaan inovatif yang mampu membantu kepala daerah dalam menata dan membangun wilayahnya. Saya kira banyak kepala daerah yang menaruh ketertarikan serupa karena kita semua menghadapi tantangan yang sama, yaitu keterbatasan anggaran APBD,” urai Bupati Perempuan Gowa tersebut kepada awak media.
Ia menilai, implementasi KPBU akan menjadi katalisator penting bagi program prioritas daerah. Sektor-sektor infrastruktur dasar yang berdampak multiplier effect terhadap urat nadi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat bawah diyakini dapat terealisasi lebih cepat tanpa harus menunggu antrean pos anggaran tahunan.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
“Untuk proyek infrastruktur publik yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran—seperti jalan, jembatan, sistem drainase perkotaan, dan sebagainya—skema KPBU bisa hadir menjadi solusi instan agar program-program tersebut tetap dapat dieksekusi di lapangan,” jelas Husniah gamblang.
Saat ditanya mengenai sektor apa yang paling mendesak untuk didorong melalui skema pembiayaan pihak ketiga ini, orang nomor satu di Gowa tersebut tanpa ragu menunjuk sektor konektivitas wilayah. “Untuk wilayah Kabupaten Gowa, yang paling krusial dan sangat dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pembangunan infrastruktur jalan. Itu yang menjadi prioritas utama kami,” tegas Bupati Gowa dengan nada instruktif.
Kemenkeu RI: KPBU Bukan Lagi Sekadar Alternatif
Sambut gayung bersambut, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octavia, menjabarkan bahwa Sulawesi Selatan memegang peranan geopolitik ekonomi yang sangat vital di Indonesia Timur. Perannya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan koridor logistik utama memerlukan sokongan infrastruktur yang modern dan tangguh.
“Infrastruktur adalah motor utama penggerak perekonomian makro. Pembangunan jalan, jembatan, penyediaan jaringan air bersih, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan bukan lagi sekadar urusan membangun fisik beton, melainkan menjadi fondasi dasar yang menentukan seberapa melesat suatu daerah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonominya,” papar Martha.
Kendati demikian, perwakilan Kemenkeu ini tidak menampik adanya jurang pemisah (fiscal gap) yang lebar antara kebutuhan dana pembangunan dengan ketersediaan ruang fiskal di APBN maupun APBD. Di sinilah, menurutnya, urgensi KPBU diletakkan sebagai strategi inti negara.
“KPBU saat ini kedudukannya bukan lagi sekadar alternatif pilihan (alternative choice), melainkan sudah bermutasi menjadi solusi utama untuk menjembatani keterbatasan fiskal pemerintah dengan mengundang partisipasi modal, inovasi teknologi, serta efisiensi manajerial dari sektor swasta,” cetusnya legalistis.
Bank Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Produktif
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi, memberikan catatan tebal mengenai indikator makro ekonomi Sulsel yang terus menunjukkan kurva pertumbuhan positif. Namun, untuk mengunci momentum pertumbuhan tersebut agar tetap stabil, dibutuhkan pasokan investasi yang sehat.
“Kita membutuhkan investasi yang berkualitas, produktif, dan berkelanjutan. Dengan masuknya investasi padat modal dan padat karya lewat proyek infrastruktur, maka akan tercipta kapasitas produksi baru, memperkukuh daya saing wilayah (regional competitiveness), melahirkan nilai tambah, serta membuka lapangan kerja baru seluas-luasnya bagi masyarakat lokal,” urai Rizki Ernadi.
BI berharap melalui diseminasi intensif ini, para kepala daerah di Sulawesi Selatan memiliki pemahaman yang komprehensif terkait manajemen risiko dan mekanisme pengajuan proyek berbasis KPBU, sehingga tercipta sinergi segitiga emas antara pemerintah pusat, pemda, dan dunia usaha.
“Dengan kualitas desain proyek yang semakin matang serta dukungan pembiayaan yang semakin variatif, peluang percepatan transformasi ekonomi daerah di Sulawesi Selatan akan semakin terbuka lebar,” kunci Rizki mengakhiri forum.
