Bupati Firdaus ingin memastikan bahwa nelayan Takalar yang mencari penghidupan di luar wilayah administratifnya tetap mendapat kepastian hukum dan bisa bekerja secara legal serta aman. Ini merupakan bentuk diplomasi akar rumput yang jarang dilakukan kepala daerah, apalagi dengan melibatkan langsung pemangku kepentingan lintas sektor.
Ketua DPRD Takalar Muhammad Rijal yang turut mendampingi juga menegaskan bahwa selama ini memang terdapat banyak kendala operasional di lapangan, mulai dari perizinan hingga kurangnya pemahaman terhadap ketentuan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga oleh pelaku usaha dan stakeholder perikanan lainnya.
“Kita tidak bisa membiarkan mereka berjuang sendiri. Mereka telah berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah, terutama dari ekspor hasil laut seperti telur ikan tuing-tuing, maka sudah sewajarnya pemerintah hadir untuk mereka,” tegas Rijal.
Kunjungan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pesisir bukan wilayah marginal, dan nelayan bukan warga kelas dua. Mereka adalah penjaga laut, penggerak ekonomi daerah, sekaligus penjaga ketahanan pangan nasional. Kepedulian terhadap mereka harus diwujudkan dalam bentuk advokasi nyata, bukan hanya program formal yang berhenti di atas kertas.
RELATED POSTS
Langkah Bupati Takalar ini juga menjadi refleksi bahwa otonomi daerah tidak hanya sebatas urusan fiskal atau struktur pemerintahan, melainkan juga mencakup misi kemanusiaan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Daeng Manye telah menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah yang mau menyeberangi batas wilayah demi membela kepentingan warganya.
Di tengah ancaman krisis iklim, degradasi sumber daya laut, serta ketimpangan pembangunan di kawasan pesisir, kolaborasi lintas wilayah menjadi sangat penting. Misi seperti ini harus menjadi contoh bagi kepala daerah lain untuk turut hadir, mendengar, dan merespons kebutuhan masyarakat maritim secara langsung.
Dengan terjalinnya silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Takalar dan Pemerintah Kabupaten Fakfak yang dipimpin Bupati Samaun Dahlan, diharapkan para nelayan Patorani dari Galesong dapat terus melaut dengan rasa aman dan bangga, karena mereka tahu bahwa pemerintah mereka hadir dan berpihak kepada mereka — bahkan hingga ke ujung timur negeri.
Discussion about this post