BeritaPers. Opini || Kematian peserta didik di NTT akibat ketidakmampuan membeli alat tulis adalah bukti telanjang kegagalan negara dalam menjamin hak dasar pendidikan. Di negeri yang mengklaim anggaran pendidikan 20% dari APBN, seorang anak justru kehilangan masa depannya karena sebatang pulpen. Ini bukan kecelakaan, melainkan bentuk kekerasan struktural yang dibiarkan.
Tragedi ini juga membuka wajah asli birokrasi pendidikan yang kerap bersembunyi di balik laporan dan angka statistik. Negara merasa cukup dengan menyalurkan dana, tanpa memastikan dana itu benar-benar hadir sebagai keadilan di ruang kelas. Ketika sekolah masih memaksa standar yang sama pada kondisi yang timpang, maka pendidikan berubah menjadi alat seleksi sosial: yang mampu bertahan, yang miskin disingkirkan secara halus namun sistematis.
Pendidikan Indonesia hari ini masih mereproduksi ketimpangan sosial. Sekolah menuntut prestasi, sementara negara gagal memastikan kebutuhan paling dasar. Bagi siswa miskin di wilayah tertinggal, pendidikan bukan lagi jalan pembebasan, tetapi ruang yang menyingkirkan mereka secara perlahan.
Pemerintah sibuk berbicara digitalisasi dan kurikulum modern, namun lupa bahwa di banyak tempat, buku dan alat tulis masih menjadi barang mewah. Menuntut capaian akademik tanpa menjamin akses dasar bukan hanya tidak adil, tetapi tidak manusiawi.
Pendidikan yang berkeadilan seharusnya dimulai dari empati kebijakan, bukan sekadar regulasi administratif. Sekolah tidak boleh menjadi ruang yang menambah beban psikologis anak miskin, apalagi menjadi pemicu tragedi. Jika alat tulis saja tak bisa dijamin, maka seluruh wacana meritokrasi, kompetisi, dan standar nasional hanyalah mitos yang memihak kelas menengah ke atas. Negara sedang mendidik generasi dengan standar palsu: seolah semua anak memulai dari garis yang sama.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Jika negara tidak mampu memastikan bahwa setiap anak bisa belajar tanpa dibunuh oleh kemiskinan, maka slogan “Indonesia Emas 2045” hanyalah ilusi elit. Pendidikan seharusnya menyelamatkan nyawa, bukan mengorbankannya.
Sudah saatnya publik berhenti diam. Tragedi ini bukan untuk ditangisi semata, tetapi untuk dilawan. Jika hari ini pulpen menjadi alasan kematian seorang anak, besok mungkin seragam, sepatu, atau biaya transportasi yang mengambil korban berikutnya. Pendidikan tidak boleh menunggu reformasi bertahap sementara nyawa anak-anak menjadi tarifnya. Negara harus dipaksa memilih: berpihak pada kehidupan, atau terus memelihara sistem yang membunuh masa depan secara perlahan.
