Beritapers.com.Bulukumba — Sekretaris Jenderal Lidik Pro, Muhammad Darwis, melalui press release, Sabtu 25 April 2026, mendorong langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama DPRD Bulukumba untuk memisahkan Bidang Tenaga Kerja dari Dinas Koperasi dan UMKM sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) induk. Usulan ini dinilai penting guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat fokus penanganan isu ketenagakerjaan yang selama ini dinilai belum optimal.
Menurut Darwis, penggabungan urusan koperasi, UMKM, dan tenaga kerja dalam satu dinas kerap menimbulkan tumpang tindih program. Dampaknya, sejumlah persoalan ketenagakerjaan seperti pelatihan kerja, hubungan industrial, hingga penempatan tenaga kerja belum tertangani secara maksimal.
“Permasalahan tenaga kerja semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang lebih spesifik serta profesional. Sudah saatnya ada penguatan kelembagaan agar fokus program tidak terpecah,” ujarnya.
Latar Belakang Kebutuhan Reformasi
Selama ini, Bidang Tenaga Kerja yang berada di bawah Dinas Koperasi dan UMKM menghadapi keterbatasan dalam mengelola isu strategis. Program pelatihan, akses informasi kerja, hingga layanan pencari kerja seperti kartu kuning dinilai belum berjalan optimal karena terbagi dengan agenda pemberdayaan ekonomi.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Data dan referensi dari PPID Kemendagri juga menunjukkan bahwa penguatan struktur OPD yang lebih spesifik dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik di daerah.
Tujuan Strategis Pemisahan
Darwis menjelaskan, ada tiga tujuan utama dari usulan pemisahan tersebut:
Pertama, meningkatkan fokus kinerja aparatur dengan memisahkan pembinaan koperasi/UMKM dari pembinaan tenaga kerja, sehingga masing-masing sektor dapat dikelola oleh SDM yang lebih kompeten dan terarah.
Kedua, menciptakan efisiensi pelayanan publik melalui percepatan respons terhadap isu ketenagakerjaan serta kemudahan akses bagi pencari kerja dalam memperoleh informasi lowongan.
Ketiga, mengoptimalkan penggunaan anggaran agar program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak lagi terbagi dengan program ekonomi kerakyatan.
Dampak Positif yang Diharapkan
Jika pemisahan ini direalisasikan, Bidang Tenaga Kerja diharapkan mampu lebih agresif menjalin kerja sama dengan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, program pelatihan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga mampu menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah.
Praktik serupa di sejumlah daerah lain menunjukkan bahwa pemisahan ini kerap diikuti dengan pembentukan dinas baru atau penggabungan ke OPD yang lebih relevan, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Langkah tersebut terbukti mampu meningkatkan efektivitas kinerja serta memperjelas indikator pencapaian program.
Darwis menegaskan, reformasi kelembagaan ini bukan sekadar perubahan struktur, melainkan langkah konkret untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ini tentang bagaimana negara hadir secara nyata dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja dan menciptakan peluang kerja yang lebih luas,” tutupnya.
