BERITAPERS || Jakarta, 19 September 2025 – Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan sikap tegas terkait lambatnya penyerapan anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, jika hingga akhir Oktober 2025 masih terdapat anggaran yang belum digunakan, maka pemerintah tidak akan ragu menarik dana tersebut untuk dialihkan menjadi bantuan sosial berupa beras 10 kilogram per keluarga.
Menurut Purbaya, langkah ini diambil demi memastikan uang negara tidak dibiarkan mengendap tanpa manfaat. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk teguran terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG, melainkan solusi praktis agar dana yang ada segera dirasakan masyarakat.
“Bukan negur, kita bantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau enggak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair kan. Daripada nganggur duitnya, saya juga bayar bunga,” ujar Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Jika alokasi dana program MBG ditarik, pemerintah berencana memperluas skema bantuan sosial beras. Tidak hanya sekadar 10 kilogram per keluarga, Purbaya mengungkapkan rencana untuk menggandakannya menjadi 20 kilogram (2×10 kilogram).
RELATED POSTS
“Kalau memang enggak bisa diserap, ya saya alihkan ke masyarakat yang lebih butuh. Kita bisa kasih 2×10 kilogram beras per keluarga,” tegasnya.
Langkah ini, menurutnya, lebih memberikan kepastian manfaat kepada masyarakat dibandingkan membiarkan anggaran mengendap di kas negara.
Purbaya menegaskan, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan BGN yang tengah bekerja mengeksekusi program MBG. Ia memahami adanya tantangan teknis dan administrasi yang dihadapi lembaga tersebut, mulai dari pendataan sasaran hingga mekanisme distribusi makanan bergizi.
“BGN itu kita support, bukan disalahkan. Tapi kalau ada dana yang memang tidak mungkin terserap, ya lebih baik segera dialihkan agar rakyat tetap menerima manfaat,” katanya.
Pernyataan Purbaya ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal. Anggaran negara, menurutnya, harus bergerak produktif, bukan hanya tercatat di atas kertas. Selain itu, pemerintah juga menanggung biaya bunga apabila dana mengendap terlalu lama.
“Duit itu enggak boleh nganggur. Negara rugi kalau uang diam saja. Lebih baik kita langsung putar jadi bantuan pangan, karena kebutuhan masyarakat juga mendesak,” jelasnya.
Pernyataan tegas Menteri Keuangan ini diperkirakan akan memicu percepatan di BGN untuk segera menuntaskan realisasi program MBG. Di sisi lain, publik menilai langkah mengalihkan dana ke bansos beras dapat menjadi solusi jangka pendek yang konkret di tengah tingginya kebutuhan pangan pokok.
Namun, sejumlah pengamat menilai, pemerintah juga harus berhati-hati agar kebijakan tarik dana tidak mengganggu tujuan jangka panjang program MBG, yakni peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah.
