BERITAPERS || JAKARTA – Di sela agenda pemerintahan di Ibu Kota, Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan kunjungan strategis ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting guna memastikan arah kebijakan Pemerintah Kota Makassar tetap sejalan dengan regulasi serta program pembangunan nasional.
Walikota Makassar yang akrab disapa Appi menyambangi Kantor Kemendagri RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Kehadirannya disambut langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, yang baru saja dilantik.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Dalam silaturahmi tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis serta peluang kerja sama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan Kota Makassar ke depan.
RELATED POSTS
Dalam kunjungan itu, Walikota Makassar turut didampingi Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah.
Kehadiran jajaran pendamping ini menegaskan keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam mengonsolidasikan berbagai aspek pemerintahan, mulai dari administrasi, pengelolaan pendapatan daerah, hingga koordinasi lintas kementerian, demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan berkelanjutan.
Munafri Arifuddin menuturkan bahwa pertemuannya dengan Ditjen Otda Kemendagri merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi pemerintahan ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Appi secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Cheka Virgowansyah yang baru dilantik dan dipercaya mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
“Pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi. Pak Cheka baru dilantik sebagai Ditjen Otda, sehingga saya datang untuk menyampaikan ucapan selamat, sekaligus berdiskusi mengenai peluang kerja sama ke depan,” ujar Munafri Arifuddin.
Menurut Appi, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks hubungan dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia menilai, kolaborasi yang solid sangat dibutuhkan agar program pembangunan serta penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
“Kami membicarakan berbagai peluang dan bentuk kerja sama untuk memperkuat jalannya pemerintahan ke depan. Kota Makassar tentu membutuhkan dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan saling menguatkan,” jelasnya.
Appi menambahkan, sebagai salah satu kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, Makassar memiliki peran strategis yang memerlukan dukungan kebijakan, regulasi, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat.
“Pertemuan ini kami harapkan menjadi kunci dalam memastikan kebijakan daerah berjalan seiring dan sejalan dengan arah pembangunan nasional,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Protokol Setda Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, mengungkapkan bahwa pertemuan antara Wali Kota Makassar dan Ditjen Otda Kemendagri membahas sejumlah agenda strategis terkait percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas pemerintahan.
Menurutnya, diskusi tersebut menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan berbasis sistem, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
“Salah satu fokus pembahasan adalah strategi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas ASN Pemerintah Kota Makassar, agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” kata Andi Ardi Rahadian.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Ardi, juga dibahas pemanfaatan sistem digital untuk mendukung efisiensi birokrasi, khususnya dalam pengelolaan aparatur sipil negara.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah penerapan sistem e-Mutasi, yakni platform digital yang memfasilitasi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar daerah secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.
“Melalui sistem e-Mutasi berbasis online, proses mutasi ASN dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akuntabel. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi birokrasi yang berbelit serta meningkatkan kepastian dan kecepatan pelayanan mutasi antar daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk Pemerintah Kota Makassar.
Dukungan tersebut meliputi pembinaan, fasilitasi kebijakan, hingga penguatan regulasi daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.
“Pada prinsipnya, Kemendagri terus mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Sebelumnya, Walikota Makassar Munafri Arifuddin juga melakukan kunjungan ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia, dengan fokus pembahasan pada penguatan sektor pariwisata dan kemaritiman sebagai potensi unggulan Kota Makassar. (*)
Discussion about this post