Apa yang diperlukan? Kemauan politik. Bukan seminar atau rencana lima tahunan. Digitalisasi dokumen penting bukan proyek IT biasa. Ini revolusi birokrasi.
Ini ancaman langsung bagi para makelar, pemalsu, dan birokrat yang selama ini nyaman dalam kabut kertas.
Tentu saja, setiap perubahan punya risiko. Digitalisasi rawan peretasan, kata sebagian orang. Tapi bandingkan dengan risiko saat ini: ijazah palsu, tanah digandakan, identitas dobel, bahkan sertifikat bisa hilang dalam kebakaran kantor kelurahan. Pilih mana?
Sudah saatnya kita bersikap tegas. Jika tiket konser dan ojek online bisa dikelola dengan teknologi, mengapa negara sebesar Indonesia tidak bisa menjamin keaslian ijazah warganya? Atau jangan-jangan, kita memang sengaja dibiarkan hidup dalam ketidakpastian agar mudah dibodohi?
Digitalisasi bukan sekadar tuntutan zaman. Ia adalah senjata melawan kebodohan sistemik. Dan kita sudah terlalu lama menundanya.
Penulis: Dr. Syahiduz Zaman,
Editor: Kemal
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
