Beritapers.com.Jakarta – Akademisi Hukum tata negara Feri Amsari akhir akhir ini menjadi sorotan. Pasalnya ia memberikan tuduhan kepada Presiden Prabowo Subianto soal ‘kebohongan swasembada’.
sorotan datang salah satunya dari Wakil Ketua Umum (Waketum) Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor, H Muh Mabrur L Banuna.
Mabrur menilai narasi Feri cenderung menyesatkan publik karena minim data, tanpa pemahaman teknis. Mabrur menyebut pola ini tidak beda dengan cara mafia pangan bekerja, menciptakan keraguan agar publik kehilangan kepercayaan.
“ini tanpa data, tanpa pijakan jadi publik wajar curiga kalau narasi demikian beragenda swasembada terlihat gagal?” tegas Mabrur.
Menurutnya, apa yang disampaikan Feri Amsari bukan kritik, melainkan insiunasi opini di luar kompetensinya yaitu sebagai akademisi hukum.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
“beda pendapat dan kritik sah saja tapi argumen tetap harus dibangun di atas data, fakta dan kompetensi”. katanya blak-blakan.
Ia menegaskan, dalam kondisi produksi naik, stok melimpah, dan penindakan masif, tudingan bahwa swasembada adalah kekeliruan dan tidaklah benar.
Mabrur menyebut data justru berbicara keras. Bukan klaim, bukan opini, tetapi angka resmi yang menunjukkan produksi beras nasional tahun 2025 menguat, mencapai sekitar 34,69 juta ton. Bahkan, lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization dan United States Department of Agriculture menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di kawasan Asia.
Menurutnya, pola narasi yang terus meremehkan capaian pangan dapat berbahaya karena membuka ruang bagi kepentingan lama, ketergantungan impor dan distorsi pasar.
“Pertanian itu bukan cuma soal luas lahan. Ada air, benih, pupuk, teknologi, manajemen. Ini bukan panggung opini bebas tanpa tanggung jawab,” ujarnya.
Mabrur bahkan mengapresiasi capaian swasembada pangan yang merupakan buah dari berbagai kebijakan. Mulai dari pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, penambahan alokasi dan kemudahan distribusi pupuk subsidi, dan penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) bagi petani.
“Yang kerja di lapangan paham ini. Yang tidak pernah turun, biasanya paling lantang menyimpulkan. Polanya selalu sama,” ucap Mabrur.
Menurut Mabrur, alih-alih mencari kesalahan, upaya pemerintah dalam menjaga pangan perlu diapresiasi capainnya hingga hari ini. dan itu kita harus kawal bersama.
Ia mengingatkan, politik kebencian sudah tidak relevan lagi. Perbedaan pilihan, beda afiliasi politik jangan jadi penutup mata dalam mengapresiasi capaian pemerintah khususnya ke isu strategis seperti pangan.
“Sudahlah. Politik kebencian Tidak perlu lagi Sekarang waktunya bersatu, bekerja untuk rakyat. Kalau ada capaian baik, hargai. Jangan kita disibukkan bangun narasi yang sesat” ujarnya.
