BeritaPers. Opini || Slogan “Merdeka Belajar” yang diusung sebagai napas baru pendidikan Indonesia kini tengah menghadapi ujian realitas yang pahit. Alih-alih melahirkan generasi kreatif dan mandiri, kebijakan yang diterapkan di lapangan justru memicu kekhawatiran mendalam: benarkah kita sedang memerdekakan siswa, atau justru membiarkan mereka “hanyut” dalam sistem yang abai terhadap standar mutu?
Ironi Literasi di Bangku SMP Potret paling memprihatinkan yang muncul di permukaan adalah temuan adanya siswa di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum lancar membaca. Ini bukan sekadar anomali, melainkan sinyal merah bagi sistem pendidikan kita. Bagaimana mungkin seorang siswa bisa melampaui fase fondasi di Sekolah Dasar tanpa kompetensi dasar literasi? Jika membaca sebagai “kunci” ilmu pengetahuan saja belum dikuasai, maka “kemerdekaan” dalam memilih mata pelajaran hanyalah sebuah utopia yang dipaksakan.
Hilangnya “Cambuk” Motivasi: Dampak Penghapusan Tinggal Kelas Salah satu poin krusial yang menjadi perdebatan adalah pergeseran paradigma mengenai kenaikan kelas. Kebijakan yang secara implisit “mengharamkan” siswa tinggal kelas dengan dalih psikologis, disadari atau tidak, telah menggerus motivasi belajar.
Tanpa adanya konsekuensi nyata seperti tidak naik kelas, siswa kehilangan urgensi untuk berjuang. Sekolah seolah berubah menjadi formalitas administratif di mana kelulusan adalah kepastian, bukan pencapaian. Akibatnya, etos kerja dan daya juang siswa menurun drastis. Jika seorang siswa yang malas tetap mendapatkan hasil yang sama dengan siswa yang giat, maka kita sedang melakukan ketidakadilan sistemik terhadap prestasi.
Penurunan Nilai dan Standar Mutu Data menunjukkan adanya tren penurunan nilai rata-rata siswa di berbagai daerah. Hal ini diperparah dengan penghapusan Ujian Nasional (UN) yang belum digantikan oleh standar evaluasi nasional yang setara kekuatannya dalam memetakan kualitas pendidikan antarwilayah. Guru kini terjepit di antara tuntutan administrasi kurikulum yang kompleks dan kewajiban meluluskan siswa tanpa melihat kompetensi aslinya.
Butuh Evaluasi, Bukan Sekadar Branding Kita tidak bisa terus menutup mata dengan dalih “proses adaptasi”. Pendidikan bukan laboratorium eksperimen tanpa batas waktu. Dampak dari kebijakan yang terlalu longgar hari ini akan kita tuai dalam 10 hingga 15 tahun ke depan saat generasi ini masuk ke dunia kerja.
Pemerintah perlu meninjau ulang regulasi mengenai standar kenaikan kelas dan memperkuat kembali pengajaran literasi di tingkat dasar secara kaku. Kurikulum Merdeka harus memiliki parameter keberhasilan yang jelas, bukan sekadar membebaskan tanpa arah. Pendidikan memang harus memerdekakan, namun kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai dengan disiplin dan penguasaan ilmu pengetahuan yang mumpuni.
Penulis :
Gibran Ikhsan Dwi Putra
Staff Prodi Manajemen STIMI YAPMI Makassar
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
