BERITAPERS || MAKASSAR – Upaya pemerintah pusat mempercepat pembangunan fasilitas gizi nasional terus digencarkan. Melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar Sosialisasi Persiapan Konstruksi SPPG 2025 yang berlangsung selama tiga hari, 24–26 November 2025, di Hotel Four Points Makassar, Selasa (25/11/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan dari enam kabupaten di Sulawesi Selatan diantaranya Tana Toraja, Takalar, Maros, Luwu, Bulukumba, dan Bantaeng serta perwakilan Pemprov Sulsel, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulsel, Iwan, ST., M.Eng., menjelaskan bahwa SPPG merupakan implementasi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri PU, dan Kepala BGN. SKB ini menjadi dasar percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak dan kelompok rentan, terutama di wilayah 3T.
“Melalui SKB ini, tiga lembaga negara berbagi peran. Kementerian PU fokus pada pembangunan fisik, Kemendagri memfasilitasi pemerintah daerah, sedangkan BGN mengkoordinasikan program gizi nasional,” jelas Iwan.
RELATED POSTS
Menurutnya, keberadaan fasilitas SPPG sangat penting untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak sekolah, memiliki akses terhadap makanan sehat yang terjamin higienitas serta keberlanjutannya.
Untuk wilayah Sulawesi Selatan, Kementerian PU menetapkan 9 lokasi pembangunan yang tersebar di enam kabupaten. Seluruhnya ditargetkan rampung pada akhir 2025.
“Kami punya pengalaman menyelesaikan konstruksi dalam waktu singkat. Untuk proyek SPPG ini, kami akan kerja cepat, bahkan beberapa lokasi akan kami tuntaskan hanya dalam waktu sekitar satu bulan lebih,” ungkap Iwan.
Salah satu fokus utama dalam sosialisasi ini adalah standarisasi bangunan SPPG yang telah diatur melalui Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025. Standar tersebut mencakup desain bangunan prototipe yang langsung dapat digunakan oleh daerah, sehingga proses perencanaan menjadi lebih cepat dan seragam.
Discussion about this post