BERITAPERS || MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Takalar secara resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) guna mempercepat transformasi birokrasi digital serta mengoptimalkan pendapatan daerah.
Sinergi tersebut disahkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang berlangsung di Hotel Mercure Makassar, Jumat (28/8/2026).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M., Regional CEO (RCEO) Kanwil Sulampua Bank BTN Romeo Daniel Mekenru Van Enst, Branch Manager BTN Fahmi Susvianto, beserta jajaran pejabat Pemkab Takalar.
Dalam arahannya, Bupati Daeng Manye menegaskan bahwa pergerakan birokrasi saat ini bertumpu pada tiga pilar utama: people, process, dan IT. Ia berkomitmen memboyong pengalaman kultur korporasi ke jajaran Pemkab Takalar untuk menciptakan pelayanan publik serba digital dan paperless.
”Transformasi itu mencakup SDM yang siap, simplifikasi proses birokrasi, serta integrasi berbasis IT. Impian saya seluruh layanan di Takalar berbasis digital sehingga real-time, transparan, dan mudah dievaluasi,” tegas Bupati.
Secara khusus, Pemkab Takalar membidik kustomisasi sistem dashboard digitalisasi pendapatan dari berbagai sektor, mulai dari retribusi parkir, transaksi pasar, tiket objek wisata, hingga layanan rumah sakit daerah.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
Selain sektor penerimaan, Bupati Daeng Manye juga membuka ruang ekspansi perbankan untuk mendukung pengembangan sekitar 14 ribu UMKM terverifikasi di Takalar serta sektor perumahan strategis. Mengingat posisi Takalar sebagai kawasan penyangga (hinterland) utama Kota Makassar dalam zonasi Mamminasata, potensi pengembangan permukiman dinilai sangat prospektif bagi portofolio BTN.
RCEO Kanwil Sulampua Bank BTN, Romeo Daniel Mekenru Van Enst, menyampaikan apresiasi atas visi proaktif Bupati Takalar. Pihaknya berkomitmen memberikan dukungan penuh lewat penyediaan ekosistem solusi digital terintegrasi dan siap membentuk tim tugas (task force) bersama untuk mengawal roadmap implementasi MoU tersebut.
