Sementara itu, aspek kebijakan pun tak lepas dari sorotan. Ketidakkonsistenan arah, pergantian mendadak kebijakan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan strategis seperti Peta Jalan Pendidikan 2025–2045, menciptakan kesan bahwa pendidikan adalah proyek elit, bukan gerakan bersama. Tema “partisipasi semesta” terasa kosong ketika suara para guru, siswa, dan orang tua tidak menjadi bagian dalam pengambilan keputusan besar.
Lebih mengkhawatirkan lagi, pendidikan tinggi kini menghadapi pengurangan anggaran signifikan. Alokasi dana pendidikan tersedot untuk program populis seperti makan gratis massal, yang meskipun penting dalam konteks sosial, telah mengorbankan sektor riset, inovasi, dan pengembangan perguruan tinggi.
Ironisnya, pada saat dunia menaruh perhatian besar pada penguatan universitas sebagai pusat pengetahuan dan transformasi sosial, kita justru mereduksi pendidikan tinggi menjadi komponen yang bisa dinegosiasikan.
Di sisi lain, tantangan sosial-ekonomi seperti angka putus sekolah dan pengangguran terdidik belum menunjukkan perbaikan berarti. Menurut data BPS 2025, sekitar 7% anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan karena alasan ekonomi.
Sementara itu, 28% lulusan perguruan tinggi tidak bekerja sesuai bidang ilmunya, menunjukkan ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dengan dunia kerja.










