Ketika satu partai keluar dari koalisi atau mengubah dukungannya, pemerintahan akan kehilangan mayoritasnya dan memaksa pergantian kabinet yang lebih cepat.
Dalam banyak kasus, perubahan kabinet tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan koalisi yang ada untuk mempertahankan mayoritas atau ketegangan antar partai yang tidak dapat diselesaikan.
Seperti konflik internal partai, mosi tidak percaya, atau kegagalan menjalankan program-program strategis, seperti penyelesaian masalah Irian Barat, pembangunan ekonomi, dan reformasi birokrasi.
Akibatnya, kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah tidak konsisten. Hal ini memperburuk citra pemerintah di mata rakyat, yang merasa bahwa pemerintahan tidak mampu memberikan solusi terhadap berbagai masalah besar yang dihadapi oleh negara seperti krisis ekonomi dan ketidak adilan sosial, dan banyak kebijakan nasional yang tidak berjalan optimal, bahkan sering terhambat oleh tarik menarik kepentingan antar partai.
Jika kita bandingkan dengan situasi pemerintahan Indonesia pada saat ini, Indonesia memang telah beralih ke sistem presidensial yang relatif stabil. Namun, tantangan serupa masih terasa, terutama dalam hal fragmentasi politik, polarisasi partai, dan koalisi pemerintahan yang cair. Tarikulur kepentingan antara eksekutif dan legislatif, serta ancaman mosi tidak percaya, masih menjadi isu aktual dalam dinamika politik Indonesia saat ini.
Fenomena “Politik Dagang Sapi” yang dimana pemerintah justru membentuk koalisi superbesar, bukan sebagai bentuk stabilitas demokrasi, melainkan sebagai strategi untuk membungkam oposisi dan menumpulkan fungsi kontrol parlemen.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
