Politik dagang sapi berdampak langsung pada buruknya kebijakan publik. Jabatan penting sering diberikan kepada orang yang tidak kompeten, sehingga birokrasi menjadi mandek, anggaran tidak efisien, dan pelayanan kepada masyarakat pun memburuk.
Salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari masa Demokrasi Liberal adalah pentingnya membangun sistem politik yang mampu menyeimbangkan antara prinsip demokrasi (representasi rakyat) dan efektivitas pemerintahan.
Demokrasi bukan hanya soal prosedur elektoral atau kebebasan berpendapat, tetapi juga soal substansi, bagaimana kebijakan publik dapat dijalankan secara konsisten dan berpihak pada kepentingan rakyat bukan kepentingan partai atau kelompok yang menguntungkan diri sendiri dan para elit global.
Sistem multi partai tanpa penguatan institusi politik hanya akan menghasilkan pemerintahan yang rapuh. Oleh karena itu, reformasi sistem pemilu, penguatan partai politik, serta penegakan etika politik menjadi kunci agar demokrasi Indonesia tidak mengulang kegagalan pada masa lalu.
Pendidikan politik bagi masyarakat juga sangat penting agar demokrasi tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan 5 tahun sekali, tetapi juga sebagai sarana membangun peradaban bangsa.
Seringnya pergantian kabinet menyebabkan kebijakan publik menjadi tidak konsisten. Hal ini relevan dengan realitas saat ini, di mana stabilitas pemerintahan sangat dipengaruhi oleh soliditas koalisi politik dan kedewasaan elite partai dalam berpolitik. Demokrasi yang sehat membutuhkan institusi politik yang kuat, budaya politik yang matang, dan partisipasi publik yang aktif.
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
