Pertama, pendidikan literasi harus dirombak total. Kurikulum di sekolah harus lebih menekankan pada literasi digital dan kritis, bukan hanya literasi membaca dan menulis tradisional. Anak-anak harus diajarkan bagaimana mengevaluasi sumber informasi, mengidentifikasi bias, dan memverifikasi fakta. Contohnya, di kelas 4 SD, siswa bisa diberikan tugas untuk membandingkan tiga sumber berita berbeda tentang satu peristiwa yang sama, lalu mendiskusikan perbedaan cara penyampaian informasinya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia bisa memasukkan sesi khusus tentang bagaimana mengidentifikasi hoaks di media sosial, atau bagaimana cara mencari sumber informasi yang kredibel untuk tugas sekolah. Kemendikbudristek (2022) melalui Kurikulum Merdeka sudah mulai menekankan kompetensi literasi dan numerasi sebagai fondasi, namun implementasinya perlu lebih adaptif terhadap dinamika informasi digital.
Kedua, peran kurator informasi, khususnya pustakawan dan pegiat literasi, harus diangkat. Dalam era ini, pustakawan bukan lagi sekadar penjaga buku, melainkan pemandu di tengah labirin informasi. Mereka dapat membuat daftar rekomendasi bacaan digital maupun fisik yang terkurasi berdasarkan usia, minat, dan topik. Di perpustakaan sekolah, bisa diadakan sesi “Bedah Konten Digital” di mana pustakawan mengajarkan siswa cara menganalisis sebuah artikel berita online atau video YouTube. Komunitas literasi di berbagai kota di Indonesia, seperti “Pojok Baca” di Makassar yang mengadakan diskusi buku mingguan atau “Kopi Literasi” di Yogyakarta yang memadukan budaya ngopi dan membaca, adalah contoh nyata inisiatif yang efektif dalam menyediakan kurasi dan ruang diskusi (Khasanah & Faris, 2023).
Ketiga, pemerintah dan penerbit perlu berinovasi dalam penyediaan konten yang relevan dan menarik, sambil tetap menjaga kualitas. Memproduksi e-book interaktif dengan elemen multimedia untuk anak-anak, mengembangkan podcast literasi yang membahas buku-buku baru atau topik menarik, atau bahkan berkolaborasi dengan influencer literasi di media sosial untuk merekomendasikan bacaan berkualitas. Program “Baca Jakarta” dari Pemprov DKI Jakarta, misalnya, menyediakan akses e-book gratis, tetapi promosi dan kurasinya perlu lebih agresif agar masyarakat tahu konten apa yang bisa mereka akses di sana. Investasi dalam riset preferensi bacaan audiens adalah kunci (Pusat Perbukuan, 2023).
Pada akhirnya, masalah literasi di Indonesia bukanlah tentang orang yang malas membaca, melainkan tentang bagaimana kita membimbing mereka di tengah lautan informasi. Dengan pendidikan literasi yang relevan, peran kurator yang kuat, dan inovasi konten yang cerdas, kita dapat mengubah stigma menjadi potensi. Masyarakat Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi pembaca yang kritis dan pembelajar seumur hidup, asalkan mereka tahu arah mana yang harus dituju dalam banjir informasi saat ini.
Penulis : Dr. Hj. Andi Halimah, M.Pd
Dosen Senior Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
Anda Mungkin Menyukai Berita ini
