BERITAPERS || PALOPO – Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 12 bulan mendapat perhatian anggota DPRD Kota Palopo, Cendrana Saputra Martani.
Menurut legislator Partai Demokrat tersebut, kebijakan itu harus diikuti dengan peningkatan kinerja ASN, terutama organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Cendrana dalam rapat paripurna pengesahan KUA/PPAS APBD Palopo 2027, Sabtu (15/8/2026).
Cendrana menilai pemberian TPP secara penuh harus menjadi dorongan bagi ASN untuk menunjukkan kinerja yang maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
RELATED POSTS
“Dianggarkannya TPP ASN selama 12 bulan hendaknya dibarengi kinerja yang maksimal, khususnya pada OPD yang bertugas sebagai pengumpul PAD. Tak perlu lagi ‘loyo’ bekerja melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, mereka wajib berinovasi untuk meraih kinerja yang memuaskan,” pinta Cendrana.
Cendrana secara khusus menyoroti OPD yang membidangi penagihan PAD. Ia meminta perangkat daerah tersebut mampu membuat terobosan untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Menurutnya, upaya tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan sistem digitalisasi pemungutan PAD yang telah dirancang Pemerintah Kota Palopo di bawah pemerintahan Wali Kota Hj. Naili Trisal.
“Dengan tetap dianggarkannya TPP ASN selama 12 bulan di 2027 tahun depan, cukup membuktikan bahwa Wali Kota sangat memperhatikan kesejahteraan pegawai,” ucapnya.
Ia menilai perhatian terhadap kesejahteraan ASN perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas kinerja, khususnya dalam mendukung target pendapatan daerah.
CSM Dorong Optimalisasi PAD
Cendrana mengatakan ASN yang bertanggung jawab terhadap penagihan PAD harus bekerja optimal, terlebih terdapat target peningkatan PAD yang menjadi bagian dari janji politik Wali Kota.
“Sudah sepatutnya, ASN yang bertanggungjawab terhadap penagihan PAD bekerja optimal, terlebih Wali Kota dalam janji politiknya menargetkan menaikkan 2 kali lipat target PAD demi menggenjot pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia mengingatkan, kinerja ASN yang lemah dalam pengelolaan dan penagihan PAD dapat berdampak terhadap capaian pemerintah daerah.
Menurut Cendrana, peningkatan penerimaan PAD membutuhkan inovasi, kerja optimal, serta pemanfaatan sistem digital agar potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara lebih maksimal. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)
Discussion about this post